Tak Kunjung Disahkan, Koalisi Sipil Tak Lelah Berjuang Demi RUU PPRT

Jakarta: Bermodal pengeras suara, sejumlah spanduk, dan poster bergambar seruan ke DPR, para kaum perempuan setiap hari berkumpul di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Mereka adalah para pejuang hak para pekerja rumah tangga.

Mereka mengatasnamakan Koalisi Sipil untuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Tuntutan mereka sederhana, yakni agar beleid yang mandek 20 tahun itu segera dibahas dan disahkan DPR.

Salah satu koordinator aksi, Jumisih, menyentil Ketua DPR Puan Maharani. Bagi dia, Puan sudah melanggar jabatannya.

"Bu Puan melanggar sumpah jabatan, untuk mensejahterakan dan melindungi rakyat miskin yang telah berjuang, ia justru mengabaikan perjuangan para ibu-ibu PRT yang setiap hari aksi di gerbang depan," kata Jumisih kepada Medcom.id, Kamis, 26 September 2024.

Kritik keras Jumisih itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, dia bersama berbagai serikat pekerja lainnya setiap hari menggelar aksi di depan Kompleks Parlemen.

Mereka konsisten menggelar aksi setiap pukul 10.00 WIB. Supaya lebih menarik perhatian, Jumisih yang juga dari Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga kerap melakukan aksi teatrikal.

Matanya kerap berkaca-kaca menahan kesedihannya. Lantaran aksinya untuk menyelamatkan nasib seluruh pekerja rumah tangga seolah diabaikan.
 

Baca juga:  RUU PPRT Terus Digantung, Puan Maharani Dituding Tak Punya Hati Nurani

Semua langkah Jumisih itu tak kunjung mendapat atensi serius. Puan yang juga seorang perempuan dianggap belum berpihak.

"Kami kebingungan dengan sikap Bu Puan yang sering kampanye Perempuan dukung Perempuan. Belum satunya kata dan perbuatan," ucap dia.

Tak tanggung-tanggung, Jumisih juga meminta ibu Puan sekaligus Presiden kelima Megawati Soekarnoputri menasihati. Jumisih mengatakan belum ada hal yang membuat hati Puan terketuk.

"Betul-betul menyakitkan. Kami tidak tahu lagi apa yang bisa menyadarkan Puan Maharani akan amanah konstitusi. Kami berharap Bu Megawati memperingatkan putrinya atas tugas ideologi membela kaum Sarinah penyangga keluarga dan bangsa," ujar Jumisih.

Ajeng Astuti dari Serikat Pekerja Rumah Tangga Sapulidi menegaskan pihaknya bakal terus beraksi. Bahkan, sampai penghujung masa jabatan DPR periode 2019-2024 berakhir pekan depan.

"Entah sejarah apa yang hendak dibikinnya untuk dirinya, partainya maupun DPR pimpinannya. Pro oligarki dan anti perempuan miskin? Kami akan terus beraksi hingga RUU PPRT disahkan, itu hak kami dan janji konstitusi," ujar Ajeng.