Aktivitas Pemerintahan di Kantor Gubernur Malut Normal usai OTT KPK

Ternate: Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsudin Abdul Kadir, memastikan aktivitas pemerintahan berjalan normal usai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekda Samsudin mengatakan bahwa pada Senin, 18 Desember 2023, petugas KPK menyegel sejumlah ruang kerja Kepala Dinas, serta ruang kerja Gubernur.

Penyegelan ruang kerja kepala dinas di antaranya, ruang kerja Kepala BPKAD, ruang kerja Kepala Dinas PUPR, ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan, ruang kerja Kepala Dinas Perkim, dan ruang Kerja Gubernur Maluku Utara.

"Aktivitas pemerintahan tetap berjalan karena yang disegel hanya ruang kerja pimpinan, bukan kantor dinas," ujarnya, Selasa, 19 Desember 2023.

Kendati demikian, Pantauan awak media di lapangan, aktivitas pemerintahan di lingkup Provinsi Maluku Utara terlihat sepi setelah adanya OTT KPK.

Diketahui, penggeledahan dan penyegelan yang dilakukan KPK pada Senin di Maluku Utara, terkait dugaan kasus gratifikasi dan jual beli jabatan. Menurut informasi, ada total 15 orang menjalani pemeriksaan di KPK termasuk Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba.