Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Buntut Kandas ke DPR

Jakarta: Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono menggelar Muktamar pada 2024 karena partainya gagal lolos ke DPR. Hal tersebut disampaikan Majelis PPP melalui surat yang ditulis pada 1 Mei 2024 itu.

"Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada 2024, selambat- lambatnya tiga bulan setelah surat ini diterima," tulis surat tersebut seperti diterima Medcom.id, Selasa, 18 Juni 2024.

Pada pokok poin tersebut dijelaskan muktamar diperlukan sebagai bentuk evaluasi bagi perolehan suara nasional PPP pada Pemilu 2024. Mengingat, suara PPP di tingkat nasional atau DPR pada Pemilu 2024 jauh lebih rendah ketimbang perolehan suara PPP di tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota.

Selain itu, kapasitas Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP dipersoalkan. Sebab, posisi plt tak permanen.

"Nomenklatur 'pelaksana tugas' Ketua umum PPP menyiratkan jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode. Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar," tulis surat tersebut.

Kemudian, Majelis PPP mendesak PPP menentukan sikap untuk pemerintahan mendatang. Forum yang tepat terkait hal itu, yakni melalui Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas).

"Karenanya, PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melalui forum permusyawaratan partai yang sesuai. Kami mendesak segera dilakukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya," tulis surat tersebut.
 

Baca Juga:  DPW PPP NTT Minta Mardiono Fokus Hadapi Pilkada 2024

Pada poin lainnya, Majelis PPP menyatakan keprihatinannya yang mendalam karena tidak lolos ke Senayan. Ini hal pertama terjadi selama 11 kali PPP mengikuti Pemilu.

Majelis PPP juga merasa belum mendapatkan permohonan maaf dari pengurus PPP. "Namun demikian, kami belum pernah mendapati adanya klarifikasi dan permohonan maaf dari Pengurus Harian DPP PPP selaku eksekutif Partai atas tidak Iolosnya PPP sementara ini," tulis surat tersebut.

Pada penghujung surat tersebut terdapat tanda tangan petinggi majelis. Yakni, Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan Muhammad Romahurmuziy atau Rommy.