Kemenkeu: Penurunan Kemiskinan Beri Harapan Ekonomi Indonesia

Jakarta: Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia memberikan harapan prospek ekonomi domestik di tengah gejolak ekonomi dunia. Karenanya, pemerintah bakal berupaya menjaga tren positif tersebut.

"Penurunan tingkat kemiskinan ini memberikan harapan di tengah stagnasi perekonomian global. Pemerintah akan terus berkomitmen menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang selanjutnya dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat," tutur Febrio seperti dikutip dari siaran pers, Selasa, 2 Juli 2024.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2024 tingkat kemiskinan melanjutkan tren menurun menjadi 9,03 persen dari 9,36 persen pada Maret 2023. Penduduk miskin pada Maret 2024 turun 0,68 juta orang dari Maret 2023 sehingga jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 25,22 juta orang. "Angka kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir," kata Febrio.

Secara spasial juga terjadi perbaikan, tingkat kemiskinan menurun baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan turun ke level 7,09 persen dari 7,29 persen pada Maret 2023.

Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan menjadi sebesar 11,79 persen dari 12,22 persen pada Maret 2023. Penurunan kemiskinan juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan penurunan tertinggi terjadi di Bali dan Nusra.

Selain itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Rasio Gini) juga menurun dan berada di bawah level prapandemi menjadi sebesar 0,379 pada Maret 2024 dari Maret 2023 yang tercatat 0,388. Level tersebut merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir. Penurunan ketimpangan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2024 ditopang oleh solidnya aktivitas ekonomi domestik dan berbagai program bantuan sosial pemerintah, khususnya dalam merespons kenaikan inflasi pangan pada awal 2024.
 

Tingkat inflasi turun

Adapun tingkat inflasi Juni 2024 tercatat 2,51 persen secara tahunan (year on year/yoy), turun dibandingkan Mei 2024 yang tercatat 2,84 persen. Penurunan itu didukung oleh terkendalinya harga pangan serta stabilnya inflasi inti.

Secara bulan ke bulan (month to month/mtm), terjadi deflasi sebesar 0,08 persen seiring beberapa harga pangan yang terus melandai. Inflasi pangan bergejolak (volatile food) menunjukkan tren yang terus melandai.

Berbagai harga pangan terus mengalami penurunan, antara lain bawang merah, tomat, daging dan telur ayam ras, ikan segar, serta beberapa jenis sayuran. Tren ini seiring peningkatan stok yang didukung oleh pasokan dalam negeri dan distribusi yang memadai.

Harga beras juga terus menunjukkan tren positif, didukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta cadangan pangan yang kuat. Hal itu mendorong inflasi volatile food pada Juni terus melambat menjadi 5,96 persen (yoy), dari 8,14 persen (yoy) pada Mei 2024.

"Pergerakan inflasi inti dan administered price mendukung terkendalinya inflasi umum pada kisaran sasaran," kata Febrio.
 

Baca juga: Pengentasan Kemiskinan Lewat Bansos Bukan Kebanggaan, Pengamat: Pemerintah 'Salah Jalan'!

 

Daya beli masyarakat masih kuat

Adapun inflasi inti mengalami penurunan tipis sebesar 1,90 persen (yoy) dari 1,93 persen (yoy) pada Mei 2024. Kondisi inflasi inti dinilai masih menunjukkan daya beli masyarakat yang kuat meskipun tetap harus diwaspadai.

Sementara inflasi administered price sedikit meningkat, menjadi 1,68 persen (yoy), dari 1,52 persen (yoy) pada Mei 2024, dipengaruhi oleh faktor musiman yaitu peningkatan tarif angkutan udara di tengah musim liburan sekolah dan dinamika harga avtur.

Meskipun tren inflasi menunjukkan penurunan dalam beberapa bulan terakhir, kata Febrio, pemerintah terus bersiap dengan memperkuat kebijakan yang antisipatif menjaga produksi dalam negeri di tengah risiko perubahan iklim dan persiapan kebencanaan.

"Selain itu, pemerintah akan terus meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menciptakan bauran kebijakan yang tepat dalam merespons situasi," tutup Febrio.