Pasal 70 UU Pilkada Soal Cuti Cakada Digugat ke MK

Jakarta: Pasal 70 ayat (3) dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beleid itu mengatur tentang masa cuti kepala daerah.

Penggugat ialah warga Kabupaten Kendal Harseto Setyadi Rajah. Melalui kuasa hukumnya, gugatan dilakukan karena ada kekosongan jabatan di pemerintahan daerah jika kepala daerah mengajukan cuti untuk kampanye.

“Jika mengikuti ketentuan norma a quo, calon kepala daerah petahana harus menjalani cuti selama 60 hari, dan untuk menutupi kekosongan jabatan kepala daerah selama ditinggalkan cuti akan diisi oleh pelaksana tugas atau penjabat sementara,” kata kuasa hukum Harseto, Viktor Santoso Tandiasa, melalui keterangan tertulis, Selasa, 3 September 2024.

Viktor menjelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan masa kampanye selama 60 hari dari 25 September-23 November 2024. Otomatis, kata dia, kepala daerah yang menyalonkan diri lagi harus cuti selama dua bulan.

Pengganti sementara diragukan bisa menangani daerah secara menyeluruh dalam waktu dua bulan itu. Masyarakat dinilai dirugikan jika aturan tersebut dibiarkan terus.

“Lagi-lagi yang akan dirugikan adalah masyarakat di daerah yang dipimpin oleh pelaksana tugas atau penjabat sementara, dan tentunya berdampak pada jalannya pemerintahan daerah sehari-hari,” ucap Viktor.
 

Baca Juga:  Legislator: Evaluasi MK Sah-Sah Saja

Gugatan itu juga didasari perbedaan aturan cuti calon presiden dan wakilnya jika dalam Undang-Undang Pemilu. Calon Kepala Negara malah harus melaksanakan tugas setelah kampanye, berbeda dengan calon kepala daerah.

“Hal ini tentunya menimbulkan diskriminasi hukum yang berdampak pada kerugian bagi masyarakat,” ujar Viktor.

Viktor berharap MK mengabulkan gugatan kliennya. Aturan cuti calon kepala daerah maupun calon presiden diharap disamakan agar pemerintahan daerah tetap berjalan maksimal.

“Padahal MK dalam sejumlah putusannya sudah menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan dalam tata kelola Pemilu dan Pilkada, tapi kenyataannya aturan mengenai cuti kampanye justru masih diatur berbeda,” tutur Viktor.