500 Mantan Pejabat Eropa Desak UE Tindak Permukiman Israel di Tepi Barat

Brussel: Sekitar 500 mantan diplomat, menteri, dan pejabat Eropa mendesak Uni Eropa (UE) serta negara-negara anggotanya untuk mengambil tindakan terhadap perluasan permukiman Israel di Tepi Barat.

Dalam surat terbuka yang dikutip kantor berita Belga, Senin, 5 Oktober 2026, para penandatangan secara khusus meminta UE mengambil langkah terhadap rencana proyek permukiman E1 yang mencakup pembangunan lebih dari 1.200 unit hunian di dekat Yerusalem.

Para mantan pejabat tersebut memperingatkan proyek itu dapat membagi Tepi Barat yang diduduki menjadi dua bagian sekaligus semakin mengisolasi Yerusalem Timur dari wilayah lainnya.

Di antara penandatangan surat tersebut terdapat mantan Perdana Menteri Belgia Yves Leterme, mantan Perdana Menteri Prancis Dominique de Villepin dan Alain Juppe, mantan Perdana Menteri Swedia Stefan Lofven, serta mantan Perdana Menteri Italia Massimo D’Alema.

Para mantan pejabat itu menyebut solusi dua negara sebagai “satu-satunya hasil yang mungkin” untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

“Meskipun aneksasi wilayah baru tersebut memiliki konsekuensi yang luas, UE belum mengambil tindakan untuk mencegah E1,” kata mereka dalam surat tersebut, dikutip dari Anadolu.

Mereka mengkritik UE karena dinilai gagal memenuhi kewajibannya untuk merespons pelanggaran hukum internasional.

Para penandatangan juga mengkritik Jerman dan Italia karena menentang pemberlakuan sanksi terhadap Israel.

Mereka meminta Komisi Eropa segera mengajukan proposal legislatif untuk menjatuhkan sanksi terhadap lembaga keuangan dan penyedia jasa lain yang terlibat dalam pelaksanaan proyek E1 serta permukiman lain yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional.

Tidak hanya itu, mereka juga mendesak UE mencegah seluruh aktivitas perdagangan dengan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Para pemimpin UE dijadwalkan membahas sejumlah isu, termasuk perkembangan di Timur Tengah, dalam KTT di Brussel pada 15–16 Oktober.

Seruan untuk menangguhkan Perjanjian Asosiasi UE-Israel juga terus disampaikan di tengah kekhawatiran terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki dan serangan Israel di kawasan.

Baca juga: Menteri Ben-Gvir Klaim Seluruh Tepi Barat Milik Israel, Area A-B-C Jadi Sorotan