Lantik Bupati Bekasi, Dedi Mulyadi Titip Sejumlah Pekerjaan Rumah

Bandung: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melantik Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025-2030. Prosesi pelantikan berlangsung di Bale Gede, Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 1, Kota Bandung, Jumat, 23 Oktober 2026.

Usai pelantikan, Dedi menyampaikan sejumlah prioritas yang harus segera ditangani Pemerintah Kabupaten Bekasi. Agenda tersebut mencakup peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga pembenahan tata wilayah.

Dedi menilai potensi ekonomi dan pendapatan daerah Kabupaten Bekasi perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Ia secara khusus menyoroti warga asli Bekasi yang dinilainya belum sepenuhnya merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi daerah.

“Untuk itu, hari ini saya minta Pak dr. Asep memfokuskan Bekasi dari sisi layanan kesehatan. Kenapa? Karena mayoritas warga yang harus mendapat perhatian Pak dr. Asep adalah warga asli Kabupaten Bekasi yang tersisih karena gagal dalam meraih pergulatan ekonomi,” kata Dedi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 23 Oktober 2026.

Dedi Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan

Di sektor kesehatan, Dedi meminta pemerintah kabupaten memperbaiki kualitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas. Ia juga mendorong perluasan akses layanan medis hingga tingkat desa dan kelurahan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan.

“Sekarang menjadi bupati, rumah sakitnya harus lebih baik, layanan puskesmasnya harus lebih baik. Dokternya jangan hanya ada di puskesmas, tetapi sudah selayaknya ada dokter keluarga,” ujarnya.

Menurut Dedi, pemerintah daerah dapat mengembangkan program dokter keluarga dengan merekrut dokter kontrak untuk ditempatkan di desa dan kelurahan. Dokter tersebut diharapkan aktif menjangkau masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Kalau warga sakit dijemput ambulans itu biasa. Warga yang sakit dirujuk itu biasa. Tapi orang miskin ada dokter datang ke rumah, mengobati seperti orang kaya punya dokter pribadi. Itu baru luar biasa,” tuturnya.
 

Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi

Selain kesehatan, Dedi menekankan perlunya memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia mendorong pemerintah daerah memberikan dukungan agar mereka dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

“Tidak ada jalan lain kecuali satu, pendidikannya harus mendapat perhatian. Mereka harus sekolah gratis sampai perguruan tinggi,” tegasnya.

Dedi juga meminta percepatan pembangunan infrastruktur agar manfaat anggaran daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Perbaikan jalan, peningkatan kualitas sekolah, serta pembenahan fasilitas kesehatan menjadi sejumlah aspek yang ia soroti.

“Dokter Asep sebagai bupati pimpin seluruh organisasi perangkat daerah di Bekasi. Tingkatkan layanan masyarakatnya, perbanyak belanja infrastrukturnya. Jalannya harus pada mulus, sekolahnya harus pada bagus, puskesmasnya harus menjadi puskesmas yang terbaik,” katanya.


Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menghadiri sidang paripurna dengan agenda pengusulan dirinya sebagai Bupati Bekasi menggantikan Ade Kuswara Kunang di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Jumat (16/10/2026).ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

Minta Lingkungan Kabupaten Bekasi Lebih Tertata

Dalam aspek penataan wilayah, Dedi menyoroti persoalan kebersihan lingkungan, penumpukan sampah, serta kondisi sungai yang membutuhkan perhatian. Ia meminta pembenahan dilakukan agar kondisi wilayah sejalan dengan perkembangan ekonomi dan industri Kabupaten Bekasi.

“Bekasi itu duitnya banyak, tapi daerahnya enggak rapi. Sungainya penuh sama sampah, sampah di tiap daerah menumpuk. Untuk itu sekarang dipimpin Dokter Asep, Bekasi harus kinclong dan Pemprov Jabar akan membantu penuh menata estetika Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Dedi menginginkan penataan wilayah mencakup lingkungan permukiman, ruang publik, sungai, trotoar, hingga kawasan perbatasan. Ia juga mengingatkan pentingnya mempertahankan ruang terbuka, lahan pertanian, dan kawasan rawa agar pembangunan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.

“Harus ada ruang sawahnya tetap, ruang kalinya harus ada, rawanya tetap harus ada. Semua harus tertata,” katanya.

Pengadaan Proyek Harus Transparan

Dedi meminta Asep memimpin jajaran birokrasi secara tegas dan berorientasi pada hasil. Ia menekankan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus berlangsung secara terbuka, dengan pemenang ditentukan berdasarkan profesionalitas dan kualitas.

“Lakukan seluruh pekerjaan, lelang secara terbuka. Yang menangnya adalah profesional. Bupati enggak boleh dititip-titip siapa yang akan menang. Terserah siapa yang terbaik,” tegasnya.

Ia juga mendorong kepala organisasi perangkat daerah, camat, dan lurah untuk lebih sering turun ke lapangan. Menurut Dedi, pemimpin daerah perlu memantau secara langsung kondisi masyarakat, pelayanan publik, serta persoalan lingkungan di wilayah masing-masing.

“Saya minta Bapak-Bapak jangan jadi bupati kantoran. Harus jadi bupati trotoar, bupati sawah, bupati kebun, bupati pabrik. Muter tiap hari, pulang ke rumah jam 10, tidur, besok berangkat lagi,” ujarnya.

Selain mendorong pengawasan langsung, Dedi mengingatkan pentingnya menjaga integritas selama menjalankan pemerintahan. Ia meminta Asep tidak mencampuradukkan jabatan publik dengan kepentingan bisnis pribadi dan memusatkan perhatian pada pelayanan masyarakat.

“Bupati fokus pada pekerjaan. Saya yakin gaji Bapak sudah cukup. Kalau sudah sukses di Bekasi, kariernya masih panjang. Buat yang terbaik di Bekasi,” katanya.

Target Jalan dan Sekolah pada 2027

Menutup arahannya, Dedi menetapkan perbaikan infrastruktur dan pendidikan sebagai sasaran yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi pada 2027. Ia berharap persoalan jalan berlubang dan kondisi sekolah yang dinilai buruk dapat ditangani.

Dedi juga meminta pendidikan menengah, khususnya SMA dan SMK, mampu membekali lulusan dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri di Kabupaten Bekasi.

“Pesan terakhir, targetkan tahun 2027 tidak boleh ada lagi jalan bolong di Kabupaten Bekasi. Tahun 2027 tidak boleh lagi ada sekolah jelek di Bekasi. SMA dan SMK juga harus bisa bekerja di pabrik-pabrik yang ada di Bekasi,” tutupnya.