Jokowi Diminta Menegur KPK

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menegur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teguran harus dilakukan terkait isu penjegalan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan melalui dugaan kasus korupsi Formula E.

"KPK harus dapat teguran dari Presiden karena kegiatan-kegiatan yang menonjol sikap politisnya," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk ‘Anies akan Diambil KPK? Ini Skenarionya’ Minggu, 25 Juni 2023.

Dedi mengatakan teguran itu kian krusial lantaran mata publik juga menyoroti Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Dewas belum bersikap atas informasi tersebut.

"Kalau tidak ada penjegalan, mau tidak mau kekuasaan sekarang bisa melindungi dalam tataran konstitusional," ujar dia.

Dedi khawatir terhadap kondisi perpolitikan Indonesia bila tidak ada teguran terhadap KPK. Informasi penjegalan Anies yang disampaikan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana dinilai bukan asal bunyi.

"Karena (Denny) mantan Wamenkumham, pakar hukum tata negara, artinya nrasi yang dibangun dan asumsi-asumsi sudah pasti ada logika hukum," tutur dia.

Menurut Dedi, kebenaran informasi Denny tidak bisa dinilai hari ini. Melainkan dari tindakan KPK apakah sesuai dengan informasi tersebut atau tidak.

"Besar kemungkinan statement-nya punya dasar karena KPK sudah menunjukkan gelagat termasuk mengupayakan Anies menjadi tersangka meski secara pembuktian belum cukup," ucap dia.

Sebelumnya, Denny menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E di KPK. Dia menyebut Anies segera menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Dalam pernyataannya, sejumlah pakar juga meyakini Anies bakal ditersangkakan melalui kasus itu. Menurutnya,KPK bakal dijadikan alat untuk menjegal lawan politik pemerintah.

"Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya. Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan, pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024," kata Denny melalui keterangan tertulis, Rabu, 21 Juni 2023.