Bupati Sebut PSN Pulau Penebang Dongkrak Ekonomi Kayong Utara

Kayong Utara: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara mencapai 5,89 persen pada 2025. Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menyebut peningkatan tersebut tidak lepas dari kontribusi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Penebang yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Data tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Jumat, 10 April 2026.

“Pertumbuhan ekonomi Kayong Utara mengalami kenaikan signifikan pada 2025 sebesar 5,89 persen, sekaligus menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Keberadaan PSN di Pulau Penebang berkontribusi terhadap capaian ini,” ujar Romi dalam keterangannya, Kamis, 23 April 2026.
 

Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP) yang berlokasi di Desa Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata, menjadi pusat pengolahan dan pemurnian bijih bauksit untuk produksi alumina dan aluminium terintegrasi. Kawasan ini dikelola PT Dharma Inti Bersama.

Romi menegaskan, ke depan pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditargetkan tinggi, tetapi juga berkualitas dan merata. Sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata diharapkan menjadi penopang utama ekonomi sekaligus menyerap tenaga kerja.


Bupati Kayong Utara Romi Wijaya memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Jumat, 10 April 2026. Foto: Dok/Istimewa

Data menunjukkan angka kemiskinan di Kayong Utara menurun dari 9,56 persen pada 2020 menjadi 8,75 persen pada 2025. Penurunan ini menjadi indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi mulai berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kayong Utara meningkat dari 62,66 poin pada 2019 menjadi 67,60 poin pada 2025, meski masih berada di bawah rata-rata provinsi.

Di sisi fiskal, ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dan provinsi masih tinggi, mencapai 95 persen. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berkontribusi sekitar 5 persen. 

Romi menekankan perlunya terobosan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

“Target pembangunan dapat dicapai jika seluruh pemangku kepentingan bersinergi dalam merancang dan melaksanakan program yang tepat sasaran,” kata Romi.