Kondisi pascagempa di NTT. Foto: dok. Kemendagri.
Kemendagri Sebut Data Terintegrasi Kunci Respons Cepat Tanggap Darurat
Gabriella Thesa Widiari • 20 August 2026 12:27
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong data kebencanaan terintegrasi untuk mempercepat proses tanggap darurat pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah daerah setempat diharapkan memperkuat koordinasi dengan posko kebencanaan.
"Pengelolaan posko yang solid dan data yang terintegrasi adalah kunci dalam respons cepat tanggap darurat," ujar Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Zakaria Ali, dilansir dari Antara, Kamis, 20 Agustus 2026.
"Kami mendorong BPBD dan seluruh unsur Forkopimda di Sikka untuk mempertahankan koordinasi yang baik ini, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan mengingat potensi gempa susulan yang masih ada," kata Safrizal.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) segera mendata rumah warga yang terdampak bencana gempa. Pendataan ini untuk mempercepat proses pembangunan dan perbaikan hunian warga.
Hal itu disampaikan di tengah-tengah peninjauan tanggap darurat di sejumlah wilayah di NTT beberapa waktu lalu.
.jpeg)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berdialog dengan warga terdampak gempa bumi di NTT. Foto: dok. Kemendagri.
Dia meminta seluruh pejabat daerah hingga perangkat desa untuk mendata dengan rinci, mulai dari bangunan rusak ringan, sedang, maupun berat. Seluruh bangunan dan hunian yang didata harus disertakan dokumentasi.
Selain itu, Tito meminta agar pendataan dilakukan secara detail per nama dan alat di setiap desa dan kecamatan. Ia mengingatkan agar Pemda tidak hanya menyodorkan rekapitulasi angka total kerusakan.
"Jangan hanya jumlahnya saja. Kalau cuma jumlah nanti lambat. Harus di-breakdown per desa, per kecamatan, kategori ringan, sedang, dan berat, lalu rinci per nama," kata Tito.