DLH DKI Angkut 137 Ton Sampah Ilegal di Muara Baru

Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta melakukan aksi bersih-bersih besar-besaran di kawasan tanggul laut Muara Baru, Jakarta Utara, menyusul maraknya praktik pembuangan sampah ilegal. Pada hari ketiga penanganan, petugas berhasil mengangkut sebanyak 137 ton sampah yang sempat dikeluhkan warga karena memicu pencemaran lingkungan hingga risiko banjir pesisir.

“Pada hari ketiga, kami memperkuat penanganan dengan mengerahkan 100 petugas kebersihan, 12 unit ponton, tujuh unit truk sampah tipe kecil, enam unit truk tipe besar, dua unit excavator, serta dua unit perahu karet. Penanganan juga didukung berbagai alat bantu seperti APD, serokan sampah, cangkrang, dan kontainer sampah untuk mempercepat proses pengangkutan,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, di Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.
 

Asep menjelaskan bahwa DLH melalui Unit Pengelola Sampah Badan Air (UPSBA) bersama Suku Dinas LH Kepulauan Seribu terus meningkatkan intensitas pembersihan. Selain pengangkutan, petugas juga menerapkan metode penyekatan agar sampah tidak kembali menyebar ke perairan lepas saat hujan turun.

Pihaknya menargetkan sterilisasi kawasan pesisir Muara Baru dapat rampung dalam waktu dekat. Pengawasan pun akan diperketat guna memastikan tidak ada lagi oknum yang membuang sampah maupun puing bangunan di badan air atau tanggul laut.

“Ke depan, kami akan memperkuat sekatan secara lebih permanen di seluruh zona serta menyiapkan armada cadangan, terutama saat terjadi hujan. Target kami, sterilisasi kawasan Muara Baru dapat diselesaikan dalam lima hari, dengan total sampah terangkut diperkirakan melebihi 200 ton sejak hari pertama penanganan,” jelas Asep.


Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta melakukan aksi bersih-bersih besar-besaran di kawasan tanggul laut Muara Baru, Jakarta Utara. Foto: Metro TV/Cony Brilliana.

Penanganan intensif ini merupakan respons atas protes warga yang merasa dirugikan oleh ulah oknum pembuang sampah liar. Penumpukan sampah di kawasan tersebut dinilai mengganggu kesehatan ekosistem dan memperparah dampak banjir rob.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Masyarakat pun diimbau untuk aktif menjaga kebersihan badan air demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas di wilayah utara Jakarta.