Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami NTB Diusut Lewat Audit PUPR

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hasil audit Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terkait pembangunan shelter tsunami Nusa Tenggara Barat (NTB). Permintaan terkait pengusutan dugaan rasuah pembangunan shelter oleh PT Waskita Karya (Persero). Informasi diusut melalui satu saksi.

“(Saksi didalami) terkait hasil audit PUPR pusat terhadap shelter NTB. Jadi, untuk PUPR pusat ini sudah pernah inspektoratnya melakukan audit dan hasil itulah yang dimintakan klarifikasinya oleh penyidik kepada yang bersangkutan, jadi seputar itu,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.

Saksi yang diperiksa berinisial FS. Yakni, salah satu anggota tim audit inspektorat jenderal Kementerian PUPR untuk pembangunan shelter tsunami NTB.
 

Baca: Rasuah di Semarang Diusut Lewat 12 Saksi

Pengusutan ini merupakan penyidikan baru. Proyek shelter itu dikerjakan oleh PT Waskita Karya dan memakan dana Rp20 miliar. Shelter yang dibangun tidak bisa digunakan sama sekali dan penyidik memperkirakan kerugian seharga proyek atau total loss.

“Untuk diketahui bahwa KPK sejak tahun 2023 telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarti melalui keterangan tertulis, Selasa, 9 Juli 2024.

Tessa menjelaskan ada dua tersangka dalam kasus ini. Satu merupakan penyelenggara negara dan sisanya berasal dari badan usaha milik negara (BUMN).

Tessa enggan memerinci identitas dua tersangka ini. Pembeberan kronologi kasus dan nama mereka baru dilakukan saat penahanan dilakukan.