Mark Up Anggaran di Indonesia Parah, KPK: Pengadaan Tanah Kuburan Saja Dikorupsi

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyindir pejabat yang masih berani melakukan mark up harga dalam tahapan pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Beberapa kasus yang diusut Lembaga Antirasuah bahkan tergolong parah.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya pernah memproses hukum pejabat yang berani menggelembungkan harga tanah untuk pengadaan kuburan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan. Sindiran itu dicetuskan di depan banyaknya pejabat dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang Indeks Tata Kelola BMD di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan.

"Saya kurang tahu apakah ada sekda atau BKAD nya hadir pada pagi hari ini. pengadaannya, pengadaan tanah kuburan. Tanah kuburan pak, namanya kuburan untuk proyek mati saja masih dikorup,” tegas Ghufron di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024.

Ghufron menjelaskan korupsi itu membuat lahan pemakaman di Ogan Komering Ulu menjadi kurang. Sebab, tanah yang dijadikan ladang korupsi tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan pemerintah setempat.
 

Baca juga: KPK Optimistis Putra Putri Terbaik Bangsa Akan Daftar Capim

Saking parahnya kasus itu, kondisi lahan yang sudah dibeli tidak datar. Harganya pun, kata Ghufron, tidak sesuai dengan pasaran di sekitar lokasi tersebut.

“Tanahnya miring enggak bisa digunakan untuk kuburan, harganya mark up, Pak. Diadakan selesai tapi tidak efektif,” ucap Ghufron.

Permainan kotor itu terjadi karena adanya kepentingan kepala daerah setempat. Alasan itu dinilai tidak bisa diterima karena lahannya digunakan untuk memakamkan orang.

“Dipaksa untuk kemudian mengadakan tanah kuburan di tempat itu karena pemiliknya ada kepentingan dengan bupati ya,” tutur Ghufron.