Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Medcom.id/Theo
Theofilus Ifan Sucipto • 13 February 2024 21:40
Jakarta: Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai politik Indonesia masih belum sesuai muruah yang dicita-citakan. Politik seyogianya tidak sekadar ajang mencoblos lima tahunan.
"Seharusnya dikembangkan politik kekeluargaan atau everyday politics," kata Bivitri dalam diskusi virtual, Selasa, 13 Februari 2024.
Bivitri menjelaskan sistem itu memungkinkan publik betul-betul mengawal pemerintahan. Pemerintah yang menjalankan amanat rakyat pun mendengar setiap masukan bahkan kritik.
"Publik dalam republik seperti Indonesia seharusnya menjadikan hak kita sebagai perjuangan politik sehari-hari," ujar dia.
Bivitri menegaskan politik bukan hanya tentang menggunakan hak suara lima tahun sekali. Namun setelah itu suara rakyat diabaikan.
"Kita dipergunakan dan diobjektifikasi untuk kepentingan suara. Tapi setelah pemilu, kita diperhatikan tidak aspirasi politiknya?" papar dia.
Baca juga:
KPU Ajak Masyarakat Kawal Penghitungan Suara di TPS Masing-Masing |