Menanti Komitmen 3 Capres Menuntaskan Pelanggaran HAM Berat

Jakarta: Para calon presiden (capres) ditunggu komitmennya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Komitmen itu dinilai penting sebagai salah satu pertimbangan calon pemilih.

"Mana yang mau menanggulangi pelanggaran HAM berat, yang tidak selesai untuk diselesaikan, berani mengakui, dan menyelesaikan pelanggaran HAM baru," kata pembela HAM Haris Azhar dalam konferensi pers di Upnormal Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis, 30 November 2023.

Haris mengatakan belum ada capres yang fokus pada penuntasan pelanggaran HAM berat. Hal itu terlihat dari dokumen visi dan misi.

"Lalu, siapa dari tiga capres yang punya perhatian melakukan penataan terhadap institusi-institusi yang jadi pelaku pelanggaran HAM?" papar dia.
 

Baca Juga: Desakan Penuntasan Pelanggaran HAM Dinilai Tak Akan Surut

Haris mengkritik sembilan tahun lebih pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pelanggar HAM tidak hanya dilakukan polisi melainkan anggota DPR.

"DPR ugal-ugalan membuat peraturan dan Kantor Kepresidenan secara administratif lebih banyak mengeluarkan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) daripada undang-undang," ujar dia.

Menurut Haris, sarana dan tempat pelanggaran HAM jauh lebih banyak. Sehingga capres diminta memaparkan gagasan untuk menata, mengoreksi, dan mengakui masalah HAM di Indonesia.