Anggota DPR Fraksi PDIP Rio Dondokambey. Foto: Istimewa.
Jakarta: Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rio Dondokambey menyampaikan pandangan fraksinya terhadap RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR. PDIP menegaskan APBN 2026 harus menjadi instrumen kerakyatan yang mampu menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan geopolitik.
PDIP memandang target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dengan inflasi 2,5 persen adalah realistis. Namun, perlu ditopang oleh strategi industrialisasi nasional dan hilirisasi.
"Pertumbuhan harus berdampak nyata, terutama dalam membuka lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan," ujar Rio melalui keterangan tertulis, Selasa, 19 Agustus 2025.
PDIP mendukung program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah. Namun, Rio menekankan pentingnya peningkatan kualitas gizi, transparansi anggaran, serta melibatkan petani dan nelayan lokal agar program ini sekaligus memperkuat ekonomi desa.
Dalam bidang energi, PDIP menegaskan pentingnya transisi menuju energi baru terbarukan. Rio menekankan kebijakan dekarbonisasi harus memastikan akses listrik merata dan terjangkau, khususnya di kawasan timur Indonesia yang masih mengalami ketertinggalan.
Terkait konsolidasi fiskal, PDIP menilai proyeksi defisit 2,48 persen PDB masih dalam batas sehat. Namun, mengingatkan pemerintah untuk serius memperluas basis pajak, mencegah kebocoran penerimaan, dan menindak tegas praktik penghindaran pajak oleh korporasi besar.
PDIP juga menekankan pentingnya keberlanjutan program kerakyatan seperti perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, serta penguatan pendidikan dan kesehatan. Semua kebijakan fiskal harus diarahkan untuk memperkokoh fondasi kesejahteraan rakyat banyak.
"PDI Perjuangan mendukung dan mengawal APBN 2026 agar tidak hanya menjadi catatan angka, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, serta memperkokoh semangat persatuan dan gotong royong sebagai jiwa bangsa Indonesia," kata Rio.
PDIP menilai APBN bukan sekadar angka-angka, melainkan wujud nyata komitmen negara menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fraksi PDI Perjuangan berdiri di garis depan untuk memastikan keberpihakan itu nyata dalam mewujudkan Visi Asta Cita Presiden Prabowo.
Ia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi statistik di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi harus menghadirkan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat UMKM sebagai tulang punggung bangsa.
"Kami menegaskan, kemandirian fiskal adalah kunci. Indonesia tidak boleh bergantung pada utang luar negeri yang berlebihan, karena kedaulatan bangsa tidak untuk digadaikan," ujar Rio.