Biarkan Netanyahu Bebas, ICC Tuntut Penjelasan dari Hungaria

Den Haag: Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag secara resmi meminta klarifikasi dari pemerintah Hungaria atas keputusan mereka yang tidak menahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, selama kunjungannya ke Budapest pada 3 April 2025.

Permintaan klarifikasi itu disampaikan ICC pada Rabu, 16 April 2025, melalui undangan resmi yang dikeluarkan oleh Kamar Pra-Peradilan I berdasarkan Pasal 87(7) Statuta Roma.

"...dengan demikian mencegah pengadilan menjalankan fungsi dan kewenangannya di bawah Statuta," tulis ICC dalam dokumen resmi No. ICC-01/18-421, Den Haag, 16 April 2025.

Permintaan ini merupakan lanjutan dari laporan registrasi yang disampaikan ke pengadilan pada 11 April 2025. Laporan itu menegaskan bahwa Netanyahu berada di Hungaria dari 3 hingga 6 April 2025 dan bahwa ICC telah mengirimkan permintaan penangkapan kepada otoritas Hungaria pada 3 April, sesaat setelah Netanyahu mendarat di Budapest.

"Kami menilai bahwa peristiwa yang telah disebutkan layak untuk membuka proses sesuai Pasal 87(7) Statuta Roma dan mengundang Hungaria untuk menyampaikan tanggapan," tulis dokumen yang ditandatangani oleh tiga hakim, yakni Nicolas Guillou, Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou, dan Beti Hohler.

ICC memberikan batas waktu hingga 23 Mei 2025 bagi Hungaria untuk mengajukan penjelasan tertulis terkait penolakan mereka menegakkan surat perintah penangkapan Netanyahu. Hakim juga menginstruksikan Panitera untuk mengirimkan undangan resmi kepada otoritas berwenang di Hungaria .
 

Baca Juga: Israel Tegaskan Akan Pertahankan Kehadiran Militernya di Gaza Secara Permanen

Sebelum pertemuan dengan Netanyahu di Budapest, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menyatakan bahwa negaranya akan menarik diri dari ICC. Keputusan itu dikritik luas oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia dan dipandang sebagai langkah protektif terhadap Netanyahu.

Pada November 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan saat itu, Yoav Gallant. Keduanya dituduh telah mengarahkan serangan terhadap warga sipil di Jalur Gaza serta menggunakan kelaparan sebagai metode perang dengan menghalangi pasokan bantuan internasional selama konflik dengan Hamas yang dimulai pada 7 Oktober 2023.

Netanyahu dan pemerintah Israel membantah keras tuduhan tersebut. Mereka menyatakan telah berupaya memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar ke Gaza dan menegaskan bahwa militer Israel (IDF) tidak pernah menargetkan warga sipil secara sengaja.

Israel, seperti Amerika Serikat, bukan merupakan negara pihak dalam Statuta Roma. Oleh karena itu, pengadilan bergantung pada kerja sama dari negara-negara anggota untuk melaksanakan surat perintahnya.

Meski demikian, beberapa negara anggota, termasuk Hungaria, Argentina, Republik Ceko, dan Rumania, menyatakan mereka tidak akan menangkap Netanyahu jika ia berkunjung. Polandia bahkan menyatakan akan melindungi Netanyahu dari penangkapan, sementara Prancis dan Italia berpendapat bahwa Netanyahu memiliki kekebalan sebagai kepala pemerintahan dari negara non-anggota ICC.