#OnThisDay: Maklumat 3 November 1945 Sejarah Multipartai Pertama Republik Indonesia

Jakarta: Pada Jumat dini hari, 3 November 1945, Republik Indonesia yang masih sangat belia mengeluarkan keputusan bersejarah. Pemerintah mengumumkan Maklumat 3 November 1945, sebuah kebijakan yang membuka jalan bagi sistem multipartai pertama di Indonesia. Keputusan ini lahir di tengah semangat revolusi dan menjadi fondasi awal kehidupan demokrasi di negara yang baru berusia kurang dari tiga bulan.

Maklumat tersebut muncul sebagai respons atas usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Badan ini mendesak pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk mendirikan partai politik. Wakil Presiden Mohammad Hatta, mewakili pemerintah, kemudian menandatangani maklumat yang menjadi komitmen awal republik terhadap prinsip demokrasi.

Pascaproklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam kondisi darurat dan penuh gejolak. Pemerintahan terbentuk dengan cepat, tetapi sistem politik belum memiliki bentuk yang tetap. KNIP dibentuk pada 29 Agustus 1945 sebagai badan penyalur aspirasi rakyat sementara.

Di tengah situasi genting, muncul tuntutan dari berbagai kelompok masyarakat. Golongan Islam, nasionalis, sosialis, dan tradisional menginginkan sistem politik yang tidak didominasi satu partai atau aliran tunggal. Mereka mendorong dibentuknya partai-partai politik yang dapat menampung keragaman aspirasi.

BP-KNIP kemudian menyampaikan usulan resmi kepada pemerintah. Mereka meminta pemerintah segera memberikan dasar hukum bagi pendirian partai-partai politik. Maklumat Pemerintah 3 November 1945 berisi dua poin utama. Pertama, Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik. Dengan adanya partai-partai itu, segala aliran paham dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur. Kedua, Pemerintah berharap partai-partai politik telah tersusun sebelum pelaksanaan pemilihan anggota badan perwakilan rakyat pada Januari 1946.

Meski singkat, maklumat ini memiliki makna sangat besar. Pemerintah secara resmi membuka keran kebebasan berpartai. Sistem politik Indonesia yang sebelumnya terpusat, mulai bergerak menuju pluralitas.

Dampaknya langsung terasa. Dalam waktu singkat, beberapa partai besar segera mengonsolidasikan diri. Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Buruh Indonesia adalah beberapa di antaranya. Partai Nasional Indonesia (PNI) juga didirikan pada Januari 1946, melanjutkan semangat perjuangan nasionalis.
 

Tantangan dalam Pelaksanaan

Namun, cita-cita mulia maklumat ini menghadapi kendala besar. Situasi revolusi fisik semakin memanas. Kedatangan pasukan Sekutu yang membonceng NICA (Netherlands Indies Civil Administration), disusul Agresi Militer Belanda, membuat situasi keamanan tidak stabil. Kekacauan logistik dan prioritas untuk mempertahankan kemerdekaan memaksa rencana pemilu Januari 1946 dibatalkan.

Selain itu, kritik muncul karena maklumat ini tidak disertai regulasi pendirian partai yang rinci. Akibatnya, banyak partai berdiri tanpa struktur organisasi yang kuat. Kondisi ini memunculkan fragmentasi politik yang cukup tinggi di awal-awal kemerdekaan.

Maklumat 3 November 1945 tidak berdiri sendiri. Kebijakan ini menjadi bagian dari perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada 14 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat lain yang mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer.

Perubahan ini mempertegas arah politik Indonesia menuju sistem perwakilan. Dalam sistem parlementer, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada badan legislatif (KNIP). Kombinasi antara sistem multipartai dan parlementer ini menjadi ciri khas era Demokrasi Liberal di Indonesia.

Maklumat 3 November 1945 sering disebut sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia. Kebijakan ini menjadi simbol pengakuan resmi terhadap pluralitas politik dan sistem perwakilan. Meski pelaksanaannya tidak mulus, semangat yang dibawa sangat jelas: Indonesia memilih jalan demokrasi.

Dalam perjalanan panjang sejarah politik Indonesia, semangat maklumat ini terus bergema. Era Demokrasi Parlementer (1950-1959) dengan banyaknya partai, kemudian masa penyederhanaan partai di era Orde Baru, hingga kebebasan berpartai di era Reformasi, semuanya tidak lepas dari fondasi yang diletakkan pada November 1945.

“Maklumat 3 November 1945 adalah bukti kesungguhan para pendiri bangsa untuk membangun demokrasi sejak dini. Di tengah ancaman militer dan ketidakpastian, mereka tetap memikirkan tata kelola politik yang partisipatif,” ujar Prof Dr Rushdy Hoesein, sejarawan Indonesia, dalam sebuah seminar daring, Selasa, 26 Oktober 2021.

Secara kontemporer, pemahaman atas maklumat ini mengingatkan kita bahwa pluralitas dan aturan partai politik telah diatur sejak awal kemerdekaan. Demokrasi di Indonesia bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan dan kesadaran kolektif para pendiri bangsa.

*Pengerjaan artikel berita ini melibatkan peran kecerdasan buatan (artificial intelligence) dengan kontrol penuh tim redaksi.