Fasilitas Pembukaan Rekening Percepat Operasional Koperasi Merah Putih di Tangsel

Tangerang: Sebanyak 54 unit Koperasi Merah Putih resmi beroperasi di seluruh kelurahan Tangerang Selatan (Tangsel). Berbagai kebutuhan administratif seperti pembukaan rekening bank, pengurusan NIB, dan integrasi dengan sistem pengecekan kredit OJK (BI Checking) dihadirkan untuk mempercepat operasional koperasi.

"Hadirnya koperasi ini harus menjadi titik tolak tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," ujar Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, Rabu, 23 Juli 2025.

Benyamin menuturkan Koperasi Merah Putih di Tangsel lebih dari sekadar wadah simpan pinjam. Dia optimistis Koperasi Merah Putih bisa menjadi sarana distribusi sembako, mitra usaha lokal, dan penggerak kegiatan ekonomi produktif lainnya.

"Bayangkan kalau koperasi ini mengelola pengadaan kebutuhan pokok, membuka toko sembako, bahkan bermitra dengan pelaku usaha lainnya. Ini akan membentuk ekosistem ekonomi yang kuat di kelurahan," kata Benyamin.

Baca:  Ribuan Unit Koperasi Merah Putih Sudah Berbadan Hukum

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel turut memastikan pengurus koperasi adalah figur-figur yang fokus pada kepentingan sosial ekonomi tanpa keterikatan pada partai atau koperasi lain. Pengawas Koperasi Merah Putih merupakan Lurah dari masing-masing kelurahan dan pengurus dipilih dari musyawarah yang merupakan warga kelurahan itu sendiri.

Berdasarkan keterangan resmi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Dinkop UKM) bahwa para pengurus Koperasi Merah Putih yang terpilih hasil musyawarah pembentukan koperasi di tingkat kelurahan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat.

"Program ini memang inisiasi Bapak Presiden, tetapi gairah dan keinginannya memang betul-betul secara kuat datang dari masyarakat itu sendiri. Harapan saya, ekonomi di lingkungan kelurahan-kelurahan kita, khususnya bagi anggota koperasi ini akan semakin baik dan warga merasakan manfaatnya langsung," jelas Benyamin.

Benyamin menambahkan, koperasi tersebut dibentuk berdasarkan musyawarah warga di tingkat kelurahan dan dikelola oleh masyarakat yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan ekonomi.