India Perketat Keamanan Ladakh usai Bentrokan Mematikan

Srinagar: Otoritas India memberlakukan pembatasan keamanan ketat di dua distrik utama Ladakh pada Kamis, 25 September, setelah bentrokan mematikan menewaskan empat orang dan melukai puluhan lainnya. Ketegangan ini dipicu aksi protes menuntut otonomi yang semakin menguat di wilayah terpencil pegunungan Himalaya tersebut.

Mengutip dari BBC, Jumat, 26 September 2025, pemerintah setempat melarang perkumpulan lebih dari lima orang di distrik Leh dan Kargil menyusul bentrokan yang pecah sehari sebelumnya. Ratusan polisi dan pasukan paramiliter berjaga di jalan-jalan pada Kamis, sementara toko dan usaha warga memilih tutup demi keamanan.

Menurut kepolisian, bentrokan pada Rabu dimulai ketika pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah aparat yang berusaha membubarkan kerumunan di Leh. Demonstran juga dilaporkan membakar kendaraan milik polisi dan pasukan paramiliter, kantor Partai Bharatiya Janata (BJP), serta beberapa gedung pemerintah. Polisi menembakkan peluru, gas air mata, dan memukul massa dengan pentungan, menewaskan sedikitnya empat orang dan melukai puluhan lainnya.

Ladakh, wilayah dataran tinggi yang berbatasan langsung dengan India, Pakistan, dan Tiongkok, dipisahkan dari Jammu dan Kashmir pada 2019 setelah New Delhi mencabut status negara bagian sekaligus semi-otonomi wilayah sengketa tersebut. Sejak itu, tuntutan politik di Ladakh semakin nyaring, terutama soal otonomi dan perlindungan hak tanah.

Aksi protes terbaru dipicu oleh mogok kerja massal setelah dua warga pingsan saat menjalani mogok makan. Gerakan ini merupakan bagian dari kampanye federal yang mendesak pemerintah India memberikan status negara bagian dan perlindungan konstitusional, agar masyarakat Ladakh bisa menentukan kebijakan pertanian dan tata kelola tanah sendiri.

Kementerian Dalam Negeri India menyatakan bahwa aparat menembak untuk membela diri dan menuding Sonam Wangchuk, aktivis sekaligus pemimpin aksi mogok makan, memprovokasi massa melalui pidatonya. Bentrokan kali ini disebut sebagai yang paling buruk di Ladakh dalam beberapa dekade terakhir, mencerminkan kian tingginya frustrasi warga terhadap kebijakan New Delhi.

Pada awalnya, sebagian warga Ladakh menyambut baik perubahan status wilayah pada 2019. Namun, harapan itu memudar karena kekhawatiran akan perampasan tanah, merosotnya perdagangan, dan ancaman kerusakan ekosistem gurun dataran tinggi yang rapuh.

Perwakilan masyarakat Ladakh telah beberapa kali bertemu pejabat pemerintah pusat, tetapi semua pertemuan berakhir tanpa kesepakatan. Pertemuan lanjutan dijadwalkan pada 6 Oktober mendatang.

Selain sengketa politik, Ladakh juga menghadapi dampak perubahan iklim yang serius. Desa-desa di wilayah ini kerap dilanda banjir, tanah longsor, dan kekeringan, sementara ribuan gletser yang menjadi sumber air bagi jutaan orang terus mencair. Situasi kian rumit sejak ketegangan militer India–Tiongkok pada 2020, yang meningkatkan militerisasi di kawasan sensitif tersebut. (Kelvin Yurcel)

Baca juga:  India Perketat Pengamanan di Perbatasan Nepal