Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqqie (tengah). Foto: Dok. BPMI Setpres.
Kautsar Widya Prabowo • 7 November 2025 18:58
Jakarta: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqqie mengungkap instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, tak hanya Polri yang sejatinya dievaluasi, tetapi semua lembaga.
"Bahkan beliau juga menyampaikan tadi kepada kami, bukan hanya kepolisian sebetulnya yang harus dievaluasi, semua kelembagaan yang kita bangun sesudah reformasi perlu dikaji," kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqqie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 November 2025.
Jimly mengatakan
Polri masuk sebagai lembaga yang perlu dievaluasi karena terkait peristiwa demo besar pada akhir Agustus 2025. Selain itu, desakan reformasi Polri juga datang dari masyarakat.
"Kepolisian sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat. Terutama puncaknya pada bulan Agustus yang lalu dan juga disuarakan oleh tokoh-tokoh bangsa ialah Gerakan Nurani Bangsa yang mengusulkan kepada bapak presiden untuk dibentuk tim," ujar Jimly.
Komisi Percepatan Reformasi Polri. Foto: Dok. BPMI Setpres.
Dia harap tim ini dapat bekerja maksimal. Hasilnya akan disampaikan ke Kepala Negara untuk diambil keputusan.
"Mudah-mudahan tim ini nanti bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tentu bukan hanya hasilnya yang diperlukan, tapi juga proses, bagaimana rekomendasi kebijakan yang perlu direformasi itu nanti diperoleh, bagaimana caranya," ujar Jimly.