Cegah Korupsi, Ketua KPK Minta Kepala Daerah Sering Duduk Bareng

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor. Hal itu guna memperkuat integritas serta menekan korupsi di Provinsi Lampung.

"Pemberantasan korupsi harus dijalankan secara seimbang melalui pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Meski pencegahan telah berjalan, tetapi penindakan tetap menjadi pengingat keras bagi pelanggar," kata Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, dikutip dari Antara, Kamis, 6 November 2025.

Pihaknya seringkali mengingatkan soal ini, sebagai bentuk pencegahan. Namun masih saja ada yang tidak patuh, sehingga yang terjadi adalah proses hukum.

"Hal ini sebagai bentuk efek jera,” ujarnya.

Setyo kembali menegaskan arahan Presiden RI yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional. Hal itu harus menjadi pegangan seluruh pejabat.
 

“Kalau Presiden sudah menekankan pentingnya pemberantasan korupsi, maka tugas kita adalah menjalankannya sesuai fungsi masing-masing,” kata dia.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah memperkuat pencegahan korupsi. Terutama, melalui koordinasi rutin dan kerja bersama.

“Jadi jangan hanya menempatkan pada tugas pokok yang urusan penegakan hukum, urusan harkamtibnas, urusan akuntabilitas, tapi bagaimana upaya mencegah (korupsi), sering-seringlah duduk bersama dengan walikota, bupati, inspektur untuk membahas yang sifatnya upaya pencegahan korupsi,” katanya.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan bahwa visi pembangunan daerah Lampung sejalan dengan arah nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang menekankan pentingnya integritas dan sinergi.

Ketua KPK Setyo Budianto/Antara

“Integritas harus menjadi budaya bersama. Pemerintah, aparat, dan masyarakat harus bersatu melawan korupsi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya,” kata dia.

Ia menegaskan bahwa peningkatan daya saing ekonomi daerah, termasuk sektor strategis seperti pertanian singkong, membutuhkan kebijakan berpihak pada rakyat.

“Daya saing kita harus ditingkatkan. Pemerintah tidak boleh hanya menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir agar kebijakan yang dibuat berpihak pada kepentingan