BSKDN Bahas Revisi Permendagri Pedoman Penelitian dan Pengembangan

Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Forum Group Discussion (FGD) revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Novotel, Cikini, Jakarta, pada Kamis 15 Mei 2025. 

Sekretaris BSKDN Noudy R. P Tendean mengatakan revisi Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 menjadi bagian penting dari transformasi lembaga penelitian, termasuk BSKDN yang berfokus pada penguatan kebijakan publik berbasis bukti. Transformasi ini menuntut penyesuaian regulasi, sumber daya manusia, serta mekanisme pelaksanaan tugas sesuai dengan peran baru BSKDN.

“Revisi ini bukan sekadar perubahan judul atau tampilan, melainkan perubahan substansial dari pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif menjadi strategi kebijakan yang bersifat preskriptif, analitis, dan antisipatif,” ujar Noudy dalam keterangannya, Senin, 19 Mei 2025. 

Dia berharap upaya ini berdampak nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di tingkat nasional maupun daerah. Terutama, menyangkut pelayanan dasar di masyarakat yang lebih inklusif.

Noudy menegaskan kebutuhan adanya kebijakan berbasis bukti semakin mendesak di tengah kompleksitas yang berkembang di pusat maupun daerah. Kebijakan tidak boleh disusun berdasarkan opini maupun asumsi yang tidak mendasar.

“Ini harus kita perbaiki agar kebijakan yang dibuat lebih akurat dan tepat sasaran,” ujar dia.
 

Baca Juga:  Wamendagri: Otonomi Daerah untuk Kesejahteraan dan Pemerataan

Dia berharap revisi Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mendukung pelaksanaan program-program unggulan, terutama yang berorientasi pada inklusivitas dan kualitas pelayanan publik.

“Strategi ini kebijakan harus disiapkan untuk pelayanan publik yang berkeadilan. Kolaborasi hari ini kita kuatkan demi daerah yang semakin berkemajuan,” ujar dia.

Dengan langkah strategis ini, BSKDN berkomitmen memperkuat tata kelola kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis bukti demi kemajuan pelayanan publik di seluruh Indonesia.

FGD dihadiri berbagai pemangku kepentingan, yakni Kemendagri, pemerintah daerah, serta akademisi maupun praktisi kebijakan. Mereka memberikan masukan konstruktif demi penyusunan regulasi yang relevan dan aplikatif.