Indonesia-Jepang Bahas Pengelolaan Mangrove dan Investasi Karbon

Menhut Raja Juli Antoni (kiri) dan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang Suzuki Norikazu dalam pertemuan yang berlangsung di Tokyo, Jepang. Foto: ANTARA/HO-Kemenhut.

Indonesia-Jepang Bahas Pengelolaan Mangrove dan Investasi Karbon

Fachri Audhia Hafiez • 31 March 2026 16:17

Jakarta: Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (MAFF) Jepang, Suzuki Norikazu, di Tokyo, Selasa, 31 Maret 2026. Pertemuan ini bertujuan memperkuat kerja sama strategis di sektor kehutanan, khususnya terkait pengelolaan mangrove berkelanjutan dan investasi ekonomi karbon.

"Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Jepang," ujar Raja Juli dalam keterangannya dikutip dari Antara, Selasa, 31 Maret 2026.
 


Dalam pertemuan tersebut, pihak MAFF Jepang menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis, terutama dalam pengelolaan hutan tropis. Sebagai langkah konkret, pada April 2026, MAFF akan menugaskan dua tenaga ahli untuk mendukung proyek JICA terkait pengelolaan mangrove berkelanjutan di Indonesia.

Raja Juli memberikan apresiasi atas komitmen jangka panjang Pemerintah Jepang dalam mendukung kelestarian hutan Indonesia melalui berbagai inisiatif global.

"Saya menyampaikan apresiasi atas hubungan kerja sama yang telah terjalin lama dan produktif antara Indonesia dan Jepang, khususnya melalui berbagai proyek JICA di sektor kehutanan," tutur Raja Juli.

Selain kerja sama antar-pemerintah (G2G), Raja Juli mendorong keterlibatan sektor swasta Jepang untuk melirik potensi ekonomi karbon di tanah air. Ia menawarkan peluang investasi melalui kegiatan aforestasi dan reforestasi di kawasan strategis, termasuk taman nasional.


Menhut Raja Juli Antoni (kiri) dan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang Suzuki Norikazu dalam pertemuan yang berlangsung di Tokyo, Jepang. Foto: ANTARA/HO-Kemenhut.

Langkah ini dinilai sejalan dengan regulasi terbaru yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia guna mempercepat pengendalian emisi gas rumah kaca secara nasional.

"Hal ini sejalan dengan peluang implementasi Voluntary Carbon Market pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional," tegas Raja Juli.

Pertemuan ini juga membahas penguatan inisiatif World Mangrove Center yang diharapkan menjadi rujukan internasional dalam mitigasi perubahan iklim berbasis alam. Di sisi lain, MAFF Jepang mengharapkan dukungan penuh Kemenhut dalam implementasi skema Joint Crediting Mechanism (JCM) untuk memperkuat aksi iklim kedua negara.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Fachri Audhia Hafiez)