Menkeu: Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp826 Triliun hingga April 2026

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan belanja pemerintah pusat tersalurkan sebesar Rp826 triliun per 30 April 2026, setara 26,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp3.149,7 triliun.

Realisasi itu mengalami pertumbuhan sebesar 51,1 persen bila dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencetak angka senilai Rp546,7 triliun.

"Jadi, kami ingin melihat belanja pemerintah terjadi merata sepanjang tahun," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 19 Mei 2026.

Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp400,5 triliun atau 26,5 persen dari pagu Rp1.510,5 triliun. Belanja K/L tumbuh sebesar 57,9 persen yang utamanya ditopang oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial (bansos), serta pembayaran tunjangan hari raya (THR).

Salah satu komponen belanja K/L adalah belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp126,9 triliun atau 35,4 persen APBN, tumbuh 24,4 persen.

Kinerja belanja pegawai ditopang oleh pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) baru sebanyak 355 ribu orang; penyaluran THR bagi ASN/TNI/Polri, pensiun, dan penerima pensiun; serta akselerasi pembayaran tunjangan pendidik non pegawai negeri sipil (PNS).


Belanja kementerian lembaga salah satunya ditopang program Makan Bergizi Gratis. Foto ilustrasi: dok MI/Ramdani.
 

Belanja barang naik 130%

Selanjutnya, belanja barang tersalurkan sebesar Rp164,2 triliun atau 23,3 persen APBN, melesat naik 130 persen.

Peningkatan belanja barang utamanya untuk pelaksanaan MBG sebesar Rp73,8 triliun dari total realisasi Rp75 triliun, insentif biodiesel Rp9,2 triliun, serta penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp4,8 triliun. Belanja modal terealisasi Rp52,6 triliun, setara 18,5 persen APBN dan tumbuh 43,6 persen.

Kenaikan belanja modal utamanya untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp12, triliun, Polri Rp19,5 triliun, Kejaksaan Rp4 triliun, dan Kementerian Pertahanan Rp10,8 triliun.

Sementara penyaluran belanja bansos mencapai Rp56,7 triliun atau 34,9 persen APBN, tumbuh 30,2 persen yang utamanya digunakan untuk melindungi masyarakat dengan mengutamakan perbaikan data penerima manfaat.

Belanja bansos disalurkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp12,9 triliun untuk 9,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp16,7 triliun untuk 17,5 juta KPM, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta jiwa. Kemudian Program Indonesia Pintar (PIP) Rp1,4 triliun untuk 2,9 juta siswa, serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp8,1 triliun untuk 863,3 ribu mahasiswa.