Nasib Ekonomi Perempuan Lansia di Tengah Tingginya Kerentanan Sektor Informal

Jakarta: Kesejahteraan ekonomi perempuan di usia senja kini menjadi sorotan serius pemerintah. Kombinasi antara tingginya angka harapan hidup perempuan dan dominasi mereka di sektor informal menciptakan kerentanan finansial jangka panjang yang membutuhkan penanganan kebijakan khusus.  

Langkah antisipasi ini mendesak dilakukan, mengingat sebagian besar pekerja perempuan di sektor informal belum tersentuh sistem jaminan pensiun yang berkelanjutan. Kondisi ini berisiko menempatkan kelompok perempuan lansia dalam posisi rentan tanpa kepastian pendapatan bulanan saat tidak lagi produktif.  

"Perempuan ini banyak bekerja di sektor informal. 60 persen UMKM itu adalah perempuan. Terus kemudian tadi perempuan harapan hidupnya tinggi, yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, 74 versus 70. Perempuan tapi keluhan sakitannya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Artinya pada saat mereka kerjanya lebih banyak informal, jaminan buat mereka hari tua nanti itu masih question mark," ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum dalam Peluncuran Hasil Riset DBS Foundation di Jakarta, Kamis, 17 September 2026.

Woro juga menegaskan jaminan pensiun berkala masih menjadi gap atau tantangan terbesar yang harus diselesaikan untuk menjamin keberlanjutan penghasilan mereka.  

(Peluncuran Hasil Riset DBS Foundation di Jakarta. Metrotvnews.com/Andika Fauzan Azhari)

Dorong skema inklusi fleksibel dan subsidi khusus

Guna memangkas jurang kerentanan tersebut, pemerintah terus memperluas jangkauan perlindungan sosial melalui kemudahan akses transaksi dan skema pembiayaan. Inovasi pendaftaran hingga pemberian subsidi iuran kini menjadi prioritas untuk menjaring lebih banyak pekerja perempuan informal.  

Di samping itu, integrasi bantuan berbasis komunitas juga ditingkatkan guna mendata dan mengedukasi kelompok rentan agar terhubung dengan sistem jaminan sosial formal secara bertahap.  

"Kemudahan pembayaran atau pendaftaran misalnya, untuk bisa tadi mendapatkan tiga jaminan tadi. Itu memang sudah kita beri kemudahan. Misalnya pakai pendaftaran pakai QRIS bisa. Terus kemudian ada subsidi keringanan, itu juga kita bantu dengan pembiayaan sebagian pemda, sebagian iuran mereka," tambah Woro.  

Dengan adanya fleksibilitas skema perlindungan dan kemudahan pembayaran ini, pemerintah berharap ketahanan ekonomi perempuan di masa tua dapat terjamin sehingga tidak menjadi beban finansial di masa mendatang.