Transparansi LHKPN Dinilai Mencerminkan Komitmen Keterbukaan

Kendari: Visioner Indonesia mengajak masyarakat untuk menyikapi informasi mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), secara objektif dan proporsional.

Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia, Akril Abdillah, mengatakan LHKPN merupakan instrumen transparansi yang diwajibkan kepada setiap penyelenggara negara. Perubahan nilai harta dalam laporan tersebut seharusnya dipahami sebagai bagian dari keterbukaan pejabat publik kepada masyarakat, bukan langsung dimaknai sebagai sesuatu yang negatif.

“LHKPN adalah wujud komitmen transparansi. Ketika seluruh aset dilaporkan secara terbuka kepada KPK, itu menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Publik tentu berhak mengawasi, namun penilaiannya juga perlu dilakukan secara adil dan berdasarkan fakta yang utuh,” ujar Akril dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Juli 2026.

Menurut dia, kenaikan nilai kekayaan yang tercantum dalam LHKPN dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari penambahan aset, perubahan nilai investasi, transaksi yang sah, hingga perubahan nilai pasar atas aset yang dimiliki. Seluruhnya merupakan bagian yang dapat diverifikasi melalui mekanisme yang telah diatur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia juga menilai Andi Sumangerukka selama ini konsisten menunjukkan komitmennya terhadap integritas pemerintahan. Termasuk, pernyataannya untuk menghibahkan gaji dan berbagai fasilitas jabatan guna mendukung pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

"Komitmen tersebut menunjukkan bahwa orientasi kepemimpinan Pak Andi Sumangerukka bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia. Langkah-langkah seperti ini patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi Sulawesi Tenggara," kata dia.

Akril juga menilai kepemimpinan ASR fokus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penguatan investasi, serta program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Kami percaya masyarakat Sulawesi Tenggara semakin cerdas dalam menyikapi berbagai informasi. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah, menghormati mekanisme hukum yang berlaku, dan tidak terburu-buru membangun kesimpulan yang belum didasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang," tutup Akril.

Menurut dia, kepemimpinan yang baik lahir dari transparansi, kerja nyata, dan kesediaan untuk diawasi. Ketiga hal tersebut telah ditunjukkan oleh Andi Sumangerukka melalui pelaporan LHKPN dan komitmennya membangun Sulawesi Tenggara secara terbuka.