Trump Dikabarkan Tuntut Pemilu Baru dan Penyerahan Wilayah Ukraina untuk Pulihkan Bantuan

Washington DC: Amerika Serikat dan Ukraina dijadwalkan untuk bertemu di Arab Saudi minggu ini untuk membahas kesepakatan mineral yang baru.

Namun, Presiden Donald Trump telah menyampaikan dengan jelas kepada para pembantunya bahwa penandatanganan kesepakatan tersebut tidak akan cukup untuk memulai kembali bantuan dan berbagi intelijen dengan Ukraina, menurut seorang pejabat administrasi dan seorang pejabat AS lainnya, seperti dilaporkan oleh NBC News pada Minggu, 9 Maret 2025.

Trump menginginkan kesepakatan yang akan memberikan AS kepentingan di sumber daya mineral Ukraina disetujui. Tetapi, ia juga ingin melihat perubahan dalam sikap Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy terkait pembicaraan damai, termasuk kesiapan untuk membuat konsesi seperti menyerahkan wilayah kepada Rusia.

Trump juga ingin Zelenskyy menunjukkan kemajuan menuju pemilu di Ukraina dan kemungkinan mundur sebagai pemimpin negaranya, menurut laporan NBC News.

“Seperti yang ditunjukkan Presiden Trump saat membaca pesan Presiden Zelenskyy dalam sidang bersama, Ukraina telah menunjukkan pergerakan positif. Dengan adanya pertemuan di Arab Saudi minggu depan, kami berharap akan mendengar pergerakan positif lebih lanjut yang pada akhirnya dapat mengakhiri perang dan pertumpahan darah yang brutal ini,” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Brian Hughes, seperti dikutip dari NBC News pada Minggu, 9 Maret 2025.

Pemilu di Ukraina telah dihentikan berdasarkan ketentuan konstitusi negara tersebut tentang darurat militer, yang diberlakukan sejak Rusia menginvasi pada tahun 2022. Namun, Trump dilaporkan menginginkan agar proses menuju pemilu kembali dimulai sebagai bagian dari strategi untuk mencapai kesepakatan damai dengan Rusia.

Serangan Rusia di Ukraina telah meningkat sejak AS menghentikan pengiriman perlengkapan dan berbagi intelijen minggu ini, menjadikan Jumat sebagai salah satu hari paling mematikan bagi warga sipil tahun ini, menurut Misi Pemantauan Hak Asasi Manusia PBB di Ukraina.

Sebagian besar korban terjadi di wilayah Donetsk, di wilayah yang dikuasai Ukraina. Laporan dari PBB menunjukkan bahwa jumlah korban sejauh ini pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024.
 

Baca Juga: Trump Ragu Ukraina Bisa Bertahan dari Rusia Walau Dibantu AS

Pejabat AS mengatakan bahwa penghentian berbagi intelijen tidak memiliki dampak langsung pada serangan Rusia, karena serangan besar ini kemungkinan telah direncanakan sebelum bantuan dan intelijen dihentikan. Namun, Trump dan para pembantu utamanya tetap menekankan bahwa perubahan dalam strategi Ukraina adalah kunci untuk memulai kembali dukungan dari AS.

Para anggota parlemen Republik di Kongres saat ini sedang menekan Gedung Putih untuk memulai kembali pengiriman bantuan dan berbagi intelijen dengan Ukraina.

Pejabat AS optimis bahwa pengiriman senjata dan perlengkapan, serta berbagi intelijen dapat dimulai kembali paling cepat minggu depan, terutama setelah Zelenskyy menyatakan bahwa Ukraina "siap untuk datang ke meja perundingan secepat mungkin." Zelenskyy juga menyatakan bahwa ia dan timnya "siap bekerja di bawah kepemimpinan kuat Presiden Trump untuk mencapai perdamaian yang langgeng.”

Saat ini, AS masih berbagi intelijen defensif dengan Ukraina — yakni informasi yang membantu Ukraina dalam membela diri dari serangan. Namun, AS tidak lagi menyediakan informasi penargetan terhadap sasaran Rusia.

Artinya, AS masih bisa memperingatkan Ukraina ketika intelijen menunjukkan bahwa Rusia sedang bersiap untuk melancarkan serangan, tetapi tidak lagi memberikan koordinat untuk menyerang terlebih dahulu.

"Setiap hari adalah kerugian bagi Ukraina, dan setiap hari memberikan posisi yang lebih menguntungkan bagi Rusia," ujar seorang pejabat Barat kepada NBC News pada Minggu, 9 Maret 2025.