Korupsi Beras, Kejagung Dalami Pemberian Subsidi Bentuk Pupuk Sampai Alat Pertanian

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami penyelidikan dugaan korupsi terkait pemberian subsidi beras. Penyelidik mendalami mekanisme pemberian subsidi berbentuk pupuk sampai alat pertanian.

“Salah satu di dalam subsidi dari pemerintah adalah dalam bentuk ke masyarakat, dalam bentuk pupuk, dalam bentuk subsidi alat pertanian, dalam bentuk juga mungkin di irigasi ya, di bibit juga,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, 30 Juli 2025.

Anang mengatakan, penyelidik mengaitkan pemberian subsidi itu dengan proses bisnis penjualan beras di sejumlah lokasi. Bantuan dari pemerintah ini diberikan untuk memastikan pasokan sampai mutu beras terjamin.

“Sebetulnya ditujukannya ke sana, bibit kan supaya murah, supaya terjangkau. Nanti tujuannya kan bisa swasembada,” ujar Anang.
 

Baca juga:  Dalami Kasus Beras Oplosan, Kejagung Periksa Perwakilan Perusahaan hingga Bulog

Anang belum bisa memberikan informasi lebih detail atas kasus ini. Sebab, kerahasiaan proses penyelidikan harus dijaga penuh.

Sebelumnya, Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Kejaksaan juga melalui tim Satgasus P3TPK pada Gedung Bundar telah memulai melakukan penyelidikan terkait penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras berdasarkan standar nasional Indonesia dan harga eceran tertinggi, yaitu yang ditapkan oleh pemerintah," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025.

Anang mengatakan, pihaknya sudah memanggil enam saksi dalam perkara ini. Salah satunya berasal dari PT Wilmar Padi Indonesia.

"Yang pertama PT Wilmar Padi Indonesia, yang kedua PT Food Station, yang ketiga PT Belitang Panen Raya, keempat PT Unifood Candi Indonesia, kelima PT Subur Jaya Indotama, keenam PT Sentosa Utama Lestari (Javagroup)," ujar Anang.