Bertemu Pramono, Ahok Berbagi Pengalaman Kenaikan PBB

Jakarta: Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Rabu, 20 Agustus 2025, sore. Salah satu pembahasan dari pertemuan tersebut yakni mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Kita ngomong banyak hal lah. Termasuk soal PBB," kata Ahok kepada wartawan usai pertemuan dengan Pramono, Rabu, 20 Agutsus 2025.

Ia menyampaikan, isu PBB tidak terlepas dari dirinya. Pasalnya semasa kepemimpinannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia turut menaikkan PBB. Namun ia menegaskan, prinsip utama PBB tidak boleh melebihi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

"PBB kan orang suka bilang zaman ahok juga datang PBB. Jadi prinsip PBB kan tidak boleh melebihi NJOP. Jadi harga pasar NJOP kan gitu," jelas Ahok.
 

Baca: Ahok Menanggapi Tunjangan Perumahan Rp50 Juta Anggota DPR

Saat dirinya membuat kebijakan menaikkan PBB, alasan yang digunakan karena adanya ketimpangan antara harga jual tanah dengan NJOP.

"Jadi dulu kita naikkan karena harga jual sama NJOP itu terlalu jomplang jauh. Lalu kita sesuaikan. Kalau sekarang kan banyak sekali tanah-tanah dijual, harga NJOP ini kadang nggak laku," ujar Ahok.

Oleh karena itu, ia menilai evaluasi perlu dilakukan agar beban masyarakat tetap proporsional. Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya penurunan PBB di beberapa wilayah tertentu.

"Makanya tahun depan mungkin harus dievaluasi. Mungkin ada beberapa bagian tanah yang harus diturunkan PBB-nya. Ya kan? Terus kita juga mesti lihat," kata Ahok.

Ia mencontohkan kondisi di sejumlah kampung di Jakarta yang memiliki harga jual tinggi, namun NJOP-nya masih rendah. Menurutnya, skema penyesuaian tetap bisa dilakukan tanpa membebani masyarakat kecil.

"Misalnya contoh di beberapa daerah kampung memang harga jualnya tinggi, NJOP-nya masih kecil. Itu bisa disesuaikan nggak? Bisa, tapi ya kasih gratis gitu. Ya kita jual kan dari 1 sampai 2 miliar gratis. Nah itu harus dilakukan," tegasnya.

Ahok mengatakan pembahasan soal PBB ini juga sudah ia sampaikan langsung kepada Pramono. Ia bahkan mendorong agar hal tersebut bisa diteruskan ke Presiden.

"Nah itu kita diskusi soal PBB lah. Nah itu disampaikan juga kepada Pak Gubernur. Mungkin Pak Gubernur bisa disampaikan kepada Pak Presiden juga. Kan dekat kan?" kata Ahok. 

Lebih lanjut, Ahok juga menyebut banyak daerah mengalami kesulitan keuangan sehingga seringkali memilih jalan pintas dengan menaikkan PBB.

"Bahwa di daerah-daerah ini, baik ke daerah ini sekarang susah. Pegawai negeri mau gaji, pembangunan mau jalan. Kan dana-dana banyak dipotong kan? Makanya banyak daerah, cari duitnya gimana? Paling gampang nggak mau mikir naikin PBB gitu loh," kata Ahok.

Ia menegaskan kembali prinsip dasar dalam pengenaan PBB yang menurutnya tidak boleh dilepaskan dari kondisi pasar dan aspek sosial masyarakat.

"Prinsip PBB itu, NJOP tidak boleh melebihi harga pasar, itu dasarnya. Dan prinsip yang kedua, kita ini mengadministrasikan keadaan sosial," tegas Ahok.