Pisahkan Pemilu, MK Dinilai Memberi Panduan Konstitusional

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) memisah pemilihan umum (pemilu) nasional dan pemilu daerah. MK dinilai telah menentukan panduan konstitusi terhadap pemilu.

"Secara prinsip MK telah menentukan semacam "constitutional guide" atas varian pilihan model keserentakan pemilu tersebut," kata pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid, dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 Juni 2025.

Varian yang dimaksud yakni pemilihan presiden-wakil presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPD, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan anggota DPRD. Menurut Fahri, hal tersebut perlu dicermati pembentuk UU.

"Yakni, bangunan desain rekayasa konstitusional (constitutional engineering), berkenaan dengan masa jabatan anggota DPRD termasuk masa jabatan kepala daerah sesuai kaidah," kata dia.

Sebab, kata Fahri, ada konsekuensi yuridis atas periode yang sudah ditentukan MK. Terutama, terkait perpanjangan dari jabatan yang dipilih melalui pemilu.

Pembentuk UU, kata Fahri, dapat membentuk aturan yang menampung konsekuensi ini, Terutama, terkait penjabat kepala daerah atau perpanjangan masa jabatan.
 

Baca: Dipisah, MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Berjarak 2 Tahun Mulai 2029

"Sebab penentuan model mana yang tepat secara konstitusional, itu merupakan open legal policy yang tentunya menjadi domain serta kewenangan pembentuk UU," kata dia.

MK memutuskan mulai 2029, harus ada pemisahan antara penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden (pemilu nasional). Pemisahan dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota (Pemilu daerah atau lokal).

Pada sidang yang digelar Kamis, 26 Juni 2025, Ketua MK memutuskan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah harus diselenggarakan secara terpisah dengan jarak waktu minimal 2 tahun dan maksimal 2 tahun 6 bulan.