DPRD Kota Malang Rem Belanja Hingga Rp14,6 Miliar

Malang: DPRD Kota Malang, Jawa Timur, melakukan pemangkasan anggaran secara signifikan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi belanja mencapai 50,1 persen, dengan pemotongan terbesar menyasar pos kunjungan kerja (kunker) dan kegiatan reses dewan mencapai Rp14,6 miliar.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan tidak ada kenaikan tunjangan bagi anggota dewan. Justru, anggaran mengalami pemangkasan besar-besaran, termasuk pada kegiatan kunjungan kerja (kunker) dan masa reses.

“Tidak ada tunjangan kami yang naik, bahkan anggarannya justru berkurang. Kami melakukan efesiensi hingga 50,1 persen. Ini tertinggi di wilayah Malang Raya,” kata Amithya di Malang, Rabu, 17 September 2025.
 

Baca: Pemkab Evaluasi Kembali Tunjangan DPRD Jepara

Amithya juga meluruskan persepsi publik soal fasilitas anggota DPRD tingkat kota/kabupaten. Menurutnya para anggota tidak menerima tunjangan perjalanan luar negeri maupun tunjangan pajak seperti halnya anggota DPR RI.

"Kami tidak mendapatkan anggaran untuk perjalanan dinas ke luar negeri. Semuanya mengacu pada inpres. Kami tidak mendapat tunjangan pajak, termasuk PPh 21. Justru dipotong dari penghasilan kami dengan sistem tarif efektif rata-rata (TER)," jelas Amithya.

Di sisi lain, ia juga menekankan agar seluruh anggota DPRD Kota Malang agar menjaga etika dan menjauhi flexing yang dapat menggiring opini publik berpendapat negatif terhadap lembaga legislatif. 

"Saya sudah sampaikan dalam rapat agar seluruh anggota dewan memberi contoh yang baik dan tidak memancing keresahan publik, termasuk tidak memanerkan harga kekayaan," jelas Amithya.

Senada Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang, Harvard Kurniawan, menyebutkan bahwa pemangkasan terbesar terjadi pada pos anggaran perjalanan dinas dan reses. Dari total anggaran awal sekitar Rp29 miliar, kini hanya tersisa Rp14,4 miliar artinya terjadi pengurangan sebesar Rp14,6 miliar.

“Yang paling terdampak adalah kunker dan reses. Tidak ada anggaran untuk kunker luar negeri dalam APBD 2025,” ungkap Harvard.

Anggaran alat tulis kantor (ATK) pun tak luput dari efisiensi. Dari Rp2 miliar, kini dipangkas setengahnya. Namun, beberapa tunjangan tetap seperti perumahan dan transportasi tidak tersentuh pemotongan karena telah diatur dalam regulasi nasional.

"Tunjangan perumahan dan transportasi tidak termasuk yang dipangkas. Semua sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota. Ketua DPRD tidak mendapat tunjangan perumahan dan transportasi karena sudah difasilitasi rumah serta mobil dinas," beber Harvard.

Efisiensi anggaran ini membuat skala kegiatan dewan menjadi lebih terbatas. Jika sebelumnya kegiatan reses bisa mengundang hingga 600 warga, kini hanya bisa melibatkan sekitar 200 orang per kegiatan.

"Kami harus menyesuaikan kondisi. Kunker juga kami fokuskan ke kementerian agar tetap bisa mengakses program dan anggaran dari pusat," ungkap Harvard.

Meski ruang gerak semakin terbatas, DPRD Kota Malang menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Tahun ini, mereka menargetkan pembahasan 18 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

"Kami tetap fokus pada kinerja. Soal anggaran dan tunjangan, kami mengikuti ketentuan pusat. Yang terpenting, fungsi DPRD tetap berjalan dengan baik," ujar Harvard.