Realisasi Turun, Purbaya Minta Belanja APBD Dikebut

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyurati seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mendorong percepatan pelaksanaan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Hal ini tertuang dalam Surat Resmi Menteri Keuangan Nomor S-662/MK.08/2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD 2025 yang dikirim 20 Oktober 2025.

Dari pemantauan hingga September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 triliun atau 74 persen dari pagu. Meski penyaluran TKD sudah cukup tinggi, realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 tercatat mengalami perlambatan.

Realisasi belanja hingga September 2025 baru mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3 persen dari total pagu Rp1.389 triliun, turun 13,1 persen dari realisasi tahun lalu sebesar Rp820,6 triliun.

"Kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan realisasi belanja APBD tahun lalu," tulis Purbaya dalam surat tersebut dikutip Kamis, 13 November 2025.

Kondisi tersebut menyebabkan simpanan dana pemda di perbankan meningkat hingga kuartal III 2025. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat dana pemerintah daerah (pemda) yang belum digunakan dan masih mengendap di bank hingga mencapai Rp234 triliun per Oktober 2025.
 

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Arahan untuk mempercepat belanja

Bendahara Negara menekankan, sejalan dengan arahan Presiden, perlu dilakukan langkah-langkah penguatan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Pemda diimbau melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif, termasuk pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah.

Selain itu, dana simpanan pemda di perbankan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Menkeu juga meminta pemda melakukan monitoring secara berkala, baik mingguan maupun bulanan, terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana di perbankan hingga akhir tahun.

Pemantauan ini diharapkan dapat menjadi evaluasi perbaikan pada 2026, sehingga sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.