Penggunaan Anggaran DPR-DPRD Perlu Transparansi Agar Tepat Sasaran

Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (DPP Kamsri) menilai kisruh yang melanda DPR telah mencederai kepercayaan publik. Organisasi itu mendesak adanya reformasi menyeluruh terhadap sistem politik dan tata kelola lembaga legislatif.

“Kisruh di DPR jangan dianggap sekadar konflik politik, melainkan alarm besar untuk melakukan pembenahan. Jika tidak, rakyat yang akan menanggung akibatnya,” ujar Ketua Umum DPP Kamsri, Aldhi Setyawan Pratama dalam keterangannya Senin, 8 September 2025.

Pernyataan itu disampaikan usai jajaran Kamsri bertemu dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, yang juga menjadi pembina organisasi tersebut. Pertemuan membahas langkah fundamental perbaikan DPR dan sistem politik nasional.

Kamsri menyoroti lima poin utama: evaluasi anggaran legislatif pusat hingga daerah, penerapan tindakan konkret dalam reformasi DPR, pembatasan kewenangan legislatif bila perlu melalui amandemen UUD 1945, penguatan komunikasi elite politik lintas sektor, serta menjadikan kisruh DPR sebagai momentum perbaikan sistem.

Selain itu, Kamsri juga mengumumkan delapan tuntutan kebangsaan atau AstaCita, yang berfokus pada pembenahan demokrasi, tata kelola legislatif, hingga transparansi penyelenggaraan ibadah haji.

Jimly dalam kesempatan itu menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap fungsi politik dan pengelolaan anggaran DPR dan DPRD. Ia menilai, partai politik bersama legislatif harus melakukan rekonsolidasi agar representasi rakyat benar-benar berjalan sesuai mandat.

“Reformasi DPR harus ditinjau kembali secara serius. Aspirasi rakyat perlu disalurkan dengan mekanisme yang lebih baik agar demokrasi semakin kuat,” kata Jimly.

Aldhi menambahkan, Kamsri berkomitmen menjaga demokrasi agar tetap berada di jalur konstitusional. “Kami ingin perubahan yang fundamental, bukan sekadar kosmetik politik,” ujarnya.