Jokowi Tanggapi Instruksi Megawati: Kepala Daerah Bekerja untuk Rakyat, Bukan yang Lain

Jakarta: Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kepala daerah dari PDIP untuk menunda partisipasi mereka dalam retret di Akademi Militer Magelang. 

Jokowi menegaskan bahwa kegiatan retret tersebut merupakan urusan pemerintahan dan para kepala daerah diundang oleh Presiden. Oleh karena itu, menurutnya, seharusnya mereka hadir dalam acara tersebut. 

"Ya mestinya hadir, datang," kata Jokowi, yang dikutip Jumat, 21 Februari 2025.

Jokowi juga menekankan bahwa kepala daerah itu dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Seharusnya, setelah dilantik oleh Presiden, kepala daerah hendaknya harus patuh dengan perintah presiden.
 

Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Kepala Daerah di Jabar Tetap Ikut Retret Meski Ada Instruksi Megawati

"Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain. Ini kan urusannya ke pemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden" jelasnya. 

Diketahui sebelumnya, Megawati mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retret di Magelang, yang dijadwalkan berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang dibuat Kamis, 20 Februari 2025 malam. Instruksi ini dikeluarkan setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).