Streaming 
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (kiri) bersama Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat (kanan). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nz/pri.
Bakom RI Pastikan Pelantikan Kapolri Sesuai Prosedur
Muhamad Marup • 2 October 2026 11:13
Jakarta: Proses pergantian Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) menuai sorotan karena prosesnya yang cepat. Deputi III Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI), Kurnia Ramadhana, mengatakan, hal tersebut lumrah dalam proses ketatanegaraan.
"Ya saya rasa ini adalah proses ketatanegaraan yang lumrah," ujar Kurnia, dalam program Kontroversi yang tayang di Metro TV, Kamis, 1 Oktober 2026.
Ia mengingatkan, prosedur pemilihan Kapolri telah dilalui, terutama di tingkat legislatif. Visi misi Kapolri, Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, juga sudah disampaikan sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana sosok ide dan gagasannya.
"Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dalam proses ini," jelasnya.
Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto (kiri) dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kanan). Foto Antara
Kurnia mengungkapkan, adanya pelantikan Kapolri menjadi sinyal komitmen pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, Jenderal Pol Suyudi akan berupaya mendekatkan Polri dengan masyarakat.Ia menambahkan, ke depan orientasi penegakan hukum akan berbasis keadilan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan saran, pandangan, bahkan kritik oleh masyarakat terhadap Polri.
"Kami coba menghitung berapa kali kata masyarakat disampaikan oleh Pak Suyudi. Dan ternyata kata masyarakat itu terbanyak. Ada 45 kali Pak Suyudi menyebut kata masyarakat," katanya. Terkait reshuffle atau perombakan kabinet, Kurnia menerangkan langkah tersebut dalam rangka menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan sebelum masuk pada tahun ketiga. Perombakan kabinet serahan dengan visi Presiden Prabowo dalam gerakan transformasi bangsa, yang meliputi ketahanan energi, ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, dan berorientasi pada penegakan hukum.
"Tergambar dengan jelas dalam proses pengangkatan 18 pejabat publik tadi. Misalnya dalam konteks ketahanan energi, kita melihat ada kementerian koordinator baru, yang juga diemban jabatannya oleh Pak Bahlil, lalu ada Wakil Menteri Pertanian, untuk menyokong agenda ketahanan pangan kita ke depan," terangnya.