Praperadilan Ditolak, Status Tersangka Mantan Pj Gubernur Sulsel Tetap Sah

Makassar: Hakim tunggal Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA, Arwana, menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bachtiar Baharuddin. Penetapan Bachtiar sebagai tersangka dinyatakan tetap sah.

Dalam amar putusannya, hakim tunggal menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bachtiar Baharuddin, terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan.

"Mengadili. Menolak permohonan praperadilan pemohon seluruhnya," katanya, di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 9 November 2026.

Hakim Tunggal Arwana menerangkan, lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 164 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2015, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap aparat penegak hukum yang pemeriksaannya dibatasi secara ketat pada aspek formil.

Oleh karena itu, hakim praperadilan tidak mempertimbangkan dalil pemohon yang menyatakan bahwa kepala daerah tidak bertanggung jawab atau terlibat dalam pengadaan bibit nanas. Menurut hakim, dalil tersebut telah masuk ke ranah pembuktian materi pokok perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait keberatan atas penggunaan alat bukti, hakim menilai pemohon tidak menjelaskan secara rinci alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah. Sedangkan penilaian terhadap kekuatan atau bobot alat bukti merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara.

Hakim menegaskan bahwa alat bukti dari penyidikan sebelumnya tetap sah dan dapat digunakan kembali, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan alat bukti tersebut tidak sah.

Lebih lanjut, hakim tunggal menyatakan bahwa termohon telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum kembali menetapkan pemohon sebagai tersangka.


Eks Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bachtiar Baharuddin, saat ditetapkan sebagai tersangka, di Kejati Sulsel. (Metrotvnews.com/Muhammad Syawaluddin)

Terkait dalil pemohon mengenai tidak dicantumkannya rincian hak-hak tersangka dalam Surat Penetapan Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (3) KUHAP, hakim menilai hak-hak tersebut secara faktual telah disampaikan oleh penyidik saat pemeriksaan. Dengan demikian, tidak dicantumkannya hak-hak tersebut secara tertulis tidak serta-merta membuat penetapan tersangka menjadi tidak sah.

Sementara itu, keberatan pemohon mengenai pencantuman namanya dalam surat dakwaan perkara lain dinilai tidak memiliki dasar hukum sehingga patut ditolak.

Kasipenkum Kejati Sulsel, Soetarmi, menyambut baik dan mengapresiasi putusan Hakim Tunggal PN Makassar. Menurutnya, hakim telah memeriksa perkara secara objektif dan komprehensif berdasarkan fakta hukum di persidangan.

"Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah," ujarnya.

Setelah putusan tersebut, pihaknya akan fokus untuk segera merampungkan berkas perkara. Kemudian dilimpahkan ke tahap penuntutan di pengadilan.

"Tim Penyidik akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya," jelasnya.

Terkait penahanan tersangka Bachtiar Baharuddin, pihaknya belum mengambil keputusan. Namun, peluang untuk melakukan penahanan tetap terbuka.

"Sekarang sudah terpenuhi, kita lihat nanti langkah ke depan yang akan melakukan," ujarnya.

Ditanya penahanan dalam waktu dekat, ia akan melaporkan dulu hasil sidang praperadilan ini ke pimpinan. "Masalah penahanan atau tidak, itu nanti kita lihat situasi dan kondisinya," ucapnya.