MKD DPR Persilakan Dugaan Aliran Uang BTS ke Komisi I Dilaporkan

Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR mempersilakan masyarakat melapor terkait dugaan aliran uang korupsi pembangunan BTS 4G pada Bakti Kominfo ke Komisi I DPR. MKD siap menampung.

"Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat kita memiliki loket pengaduan yang ada di MKD, manfaatkan, apabila ada anggota DPR RI yang melakukan pelanggaran-pelanggaran etika, hukum atau apapun juga silakan untuk memberikan laporan tersebut," kata Ketua MKD DPR Adang Daradjatun di Jakarta Selatan, Rabu, 27 September 2023.

Adang mengatakan MKD belum mendengar adanya dugaan aliran tersebut ke legislator bahkan adanya laporan terkait itu. MKD memastikan akan memantau perkembangan informasi dugaan aliran uang haram tersebut.

"Sampai hari ini kita belum (dengar) ya tapi kita aka melihat perkembangannya," ucap Adang.

Sementara itu, Medcom.id sudah mencoba mengonfirmasi ke Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid serta anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno dan Christina Aryani, tetapi belum ada tanggapan. Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) Tubagus (TB) Hasanuddin mengaku tidak mengetahui dugaan aliran tersebut.

Sebelumnya, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama menyebut adanya aliran dana terkait kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G pada Bakti Kominfo mengalir ke Komisi I DPR. Dia mengetahui hal itu dari mantan Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo Anang Achmad Latif.

"Saya juga pada saat itu (diinformasikan) Pak Anang lewat Signal pak, itu adalah untuk K1 (Komisi I)," kata Windi saat bersaksi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 26 September 2023.

Windi menjelaskan K1 merupakan kode untuk Komisi I DPR. Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan juga membenarkan aliran dana itu.

Irwan menyebut aliran dana ke Komisi I DPR itu terjadi dua kali. Totalnya mencapai puluhan miliar rupiah.

"Saya menyerahkan dua kali Yang Mulia, totalnya Rp70 miliar," ujar Irwan.