Buntut Kasus Teddy Minahasa, Pengawasan Polri Dinilai Perlu Diperketat

Kasus peredaran narkoba yang menjerat mantan Kapolda Sumatra Barat Teddy Minahasa menjadi pelajaran serius. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan di internal Polri dinilai masih lemah dan harus terus diperketat.

"Kontrol dan pengawasan oleh pimpinan Polri sangat penting dan dilakukan dengan tegas," kata Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto, Selasa (9/5/2023). 

Bambang menilai kasus Teddy menjadi bukti lemahnya pengawasan. Kasus itu juga menunjukkan pelanggaran terkait narkoba masih terjadi.

"Di internal kepolisian dari level bawah sampai tingkat atas," papar dia.

Bambang berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengevaluasi pengawasan jajarannya, supaya kasus Teddy tidak terjadi di masa mendatang.

"Kalau tidak, ke depan akan terulang lagi," ujar dia.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang vonis Teddy Minahasa. Dalam persidangan itu, Teddy Minahasa divonis hukuman penjara seumur hidup ats kasus peredaran narkoba.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup," kata Ketua Majelis Hakim Jon Sarman Saragih, PN Jakarta Barat, Selasa (9/5/2023). 

Jon mengungkap Teddy terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Teddy berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan menikmati keuntungan hasil penjualan narkotika.

Selain itu, Teddy merupakan anggota Polri dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat. Perbuatan Teddy Minahasa dinilai merusak citra Polri. Ia mengkhianati perintah Presiden Joko Widodo dalam memberantas kasus narkoba.