Ini Isi Nota Keuangan yang akan Dibacakan Jokowi

Jakarta: Menjelang Hari Kemerdekaan, 17 Agustus, Presiden selalu membacakan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di Gedung DPR/MPR. Kali ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membacakan Nota Keuangan RAPBN 2024 untuk APBN terakhir di masa pemerintahannya, setelah sembilan tahun berkuasa.

"Pada 16 Agustus 2023, Presiden Jokowi akan menyampaikan Rencana Undang-Undang (RUU) Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 di depan Sidang Paripurna DPR-RI. RAPBN 2024 adalah APBN terakhir untuk mendukung program kerja Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Kiai H. Ma'ruf Amin," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam unggahan di akun instagram resmi, dikutip Rabu, 16 Agustus 2023.

Dalam arahannya nanti, jelas Sri Mulyani, Presiden mengarahkan agar berbagai program pembangunan prioritas nasional diselesaikan dengan baik dan tuntas. Jokowi juga masih mewaspadai perkembangan geopolitik, perubahan iklim, dan ancaman El Nino yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan.

Di sisi lain, Kepala Negara akan terus melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program reformasi pendidikan dan kesehatan dan jaring pengaman sosial yang tepat dan kuat.

"Tingkatkan skill dan kompetensi para pekerja termasuk Pekerja Migran Indonesia, sehingga mampu bekerja yang berkualitas dengan jaminan penghasilan dan keselamatan dan keamanan yang baik," papar Sri Mulyani.

Bendahara Negara tersebut menyebutkan, upaya dan kerja keras pemerintahan Jokowi dalam beberapa tahun terakhir, utamanya saat dilanda pandemi covid-19, Indonesia berhasil melaluinya dengan baik. Indonesia mampu pulih dari pandemi covid-19 dan terus menjaga pertumbuhan ekonomi di atas lima persen selama tujuh kuartal berturut-turut.

Meski pemerintahan Jokowi tinggal satu tahun lagi, Sri Mulyani memastikan APBN akan tetap menjadi instrumen pemulihan ekonomi yang penting dan akan terus mendukung pembangunan seluruh pelosok Indonesia dan perbaikan kesejahteraan rakyat.

"APBN harus terus dijaga kesehatan dan kredibilitasnya dan diperkuat efektivitas dan akuntabilitasnya agar terus menjadi instrumen pembangunan yang andal," tegas Sri Mulyani.
 

Isi Nota Keuangan

Diketahui, Nota Keuangan yang dibacakan Presiden berisi penjelasan mengenai RAPBN. Nota Keuangan RAPBN ini akan membahas mengenai asumsi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SPN tiga bulan, harga minyak, hingga lifting migas.

Nota Keuangan RAPBN 2024 juga membahas pendapatan negara dan hibah yang meliputi penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, serta hibah.

Agenda ini juga merinci belanja negara yang meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial, belanja subsidi, pembayaran bunga utang, belanja hibah, belanja lain-lain.

Sedangkan transfer ke daerah meliputi dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Selanjutnya ada juga tentang pembiayaan anggaran yang meliputi pembiayaan utang dan nonutang.

Baca juga: Presiden Pakai Busana Adat Tanimbar Maluku di Sidang Tahunan MPR
 

Pakai baju adat

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan dalam setiap penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Jokowi selalu menampilkan hal menarik, baik dari sisi pakaian hingga materi pidato. Di Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2020, misalnya, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat suku Sabu dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di Sidang Tahunan MPR RI 2021, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat suku Baduy. Sedangkan di Sidang Tahunan MPR RI 2022, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat baju Paksian dari Bangka Belitung.

"Menarik untuk ditunggu dan disaksikan bersama, pakaian adat dari daerah mana yang akan dikenakan Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI 2023. Termasuk juga mendengar pidato yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo terkait laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan sekaligus Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia," ujar Bamsoet.

Bamsoet menyampaikan, sidang akan dimulai pada pukul 09.30 WIB dan dihadiri sekitar 1.549 undangan yang antara lain terdiri dari Presiden RI dan Wakil Presiden RI, mantan Presiden RI dan mantan Wakil Presiden RI, mantan Ketua MPR RI/DPR RI/DPD RI, pimpinan lembaga negara, seluruh anggota MPR RI, menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri.

"Ada juga ketua umum partai politik yang mewakili keterwakilan di DPR RI, raja-raja nusantara, ketua ormas keagamaan, serta perwakilan teladan dari seluruh nusantara," tutur Bamsoet mengungkapkan.