Sesuai Rencana, Utang Pemerintah Didominasi Rupiah

Jakarta: Utang pemerintah didominasi oleh pinjaman berdenominasi rupiah.
 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi menilai hal itu sejalan dengan kebijakan pembiayaan umum utang dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap.
 
"Dari sisi mata uang komposisi utang pemerintah sebagian besar berdenominasi rupiah dengan proporsi sekitar 70 persen per akhir September 2023," ujar dia dilansir Media Indonesia, Kamis, 16 November 2023.
 
Dominasi rupiah dalam pengadaan utang pemerintah juga menunjukkan implementasi kehati-hatian. Sebab, penarikan utang domestik dinilai dapat memitigasi risiko eksternal yang cukup rentan bergejolak.

Itu juga diikuti dengan terus mencermati perkembangan suku bunga acuan dan jatuh tempo pembiayaan.
 
Baca juga: Terjebak Utang Tiongkok di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Upaya pengelolaan utang

Upaya pengelolaan utang tersebut, kata Ubaidi, dilakukan pemerintah melalui koordinasi dan kerja sama yang erat dan Bank Indonesia. Hal itu terutama dimaksudkan untuk mengatasi volatilitas nilai tukar rupiah dan mencermati dinamika global.

Adapun utang pemerintah itu sebagian besar datang dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Porsi SBN dalam total utang pemerintah tercatat mencapai 88,86 persen per akhir September 2023.

"Pasar Surat Berharga Negara atau SBN yang dalam, yang likuid itu akan mendukung peningkatan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, memiliki fungsi strategis bagi sistem keuangan, terutama karena sifatnya yang aman atau bebas risiko," jelas dia.
 
SBN, lanjutnya, dapat menjadi pilihan investasi terbaik di tengah tekanan pasar keuangan dan ekonomi. SBN juga merupakan instrumen yang cukup likuid karena seri SBN tradable, dapat dengan mudah diperjualbelikan di pasar sekunder tanpa memengaruhinya secara berarti.
 
Selain itu, SBN turut menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter.
 
"Kepemilikan SBN domestik didominasi oleh perbankan diikuti oleh Bank Indonesia, lembaga asuransi dan dana pensiun, serta investor asing meskipun dalam porsi yang relatif sedikit ataupun kecil," ujar dia.