Berita Populer Ekonomi: Hampir 53 Ribu Tenaga Kerja Kena PHK

Jakarta: Sejumlah berita ekonomi pada Rabu, 2 Oktober 2024, terpantau menjadi perhatian para pembaca Metrotvnews.com. Berita itu mulai dari hampir 53 ribu tenaga kerja kena PHK hingga ada oknum kepala daerah manipulasi data inflasi.

Berikut rangkuman berita selengkapnya:

1. Hingga Akhir September 2024, Hampir 53 Ribu Tenaga Kerja Kena PHK

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 52 ribu tenaga kerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada periode januari sampai September 2024. Per 1 Oktober 2024, Kemnaker mencatat 52.993 tenaga kerja terimbas dampak PHK.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Airlangga: Deflasi Tak Merefleksikan Tingkat Konsumsi Masyarakat

Pemerintah menyatakan tak mengkhawatirkan kondisi daya beli masyarakat di tengah tren deflasi yang telah berlangsung selama lima bulan beruntun. Itu karena deflasi dinilai tak merefleksikan tingkat konsumsi masyarakat.

Baca berita selengkapnya di sini.


(Ilustrasi emas. Foto: MI/Usman Iskandar)

3. Iran Balas Israel, Harga Emas Berpotensi Menguat Hari Ini

Harga emas (XAU/USD) pulih lebih dari 1,0 persen dan diperdagangkan di kisaran USD2.660 per troy ons pada hari ini. Pemicu utama dari kenaikan ini adalah invasi darat yang dilakukan oleh pasukan Israel ke Lebanon, yang meningkatkan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Baca berita selengkapnya di sini.
 

Baca juga: Top 5 Ekonomi: Penyebab Deflasi hingga Tarif Listrik Tak Naik

4. Bos OJK 'Deg-degan' Aktivitas Ekonomi Dunia Terus Melemah

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan pihaknya mewaspadai prospek aktivitas perekonomian dunia yang melemah, meski di tengah pelonggaran kebijakan moneter. Pertumbuhan ekonomi dunia terindikasi mengalami penurunan di mayoritas negara, utamanya di Amerika Serikat (AS).

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Mendagri: Ada Oknum Kepala Daerah Manipulasi Data Inflasi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima laporan bahwa tidak sedikit kepala daerah yang berupaya untuk memanipulasi data inflasi. Modus ini di antaranya dilakukan dengan meminta secara langsung kepada kepala Badan Pusat Statistik (BPS) daerah hingga melakukan operasi pasar murah di tempat BPS biasa melakukan survei lapangan.

Baca berita selengkapnya di sini.