Pemerintah Harus Ubah Prioritas Ekonomi Politik Demi Kedaulatan Pangan

Jakarta: Dalam upaya memenuhi kedaulatan pangan, Research Associate Center of Reform on Economics (CORE) dan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan pemerintah harus mengubah prioritas ekonomi politik yang ada saat ini.

"Pemerintah memang harus mengubah prioritas ekonomi politik kita kalau ingin betul-betul memasuki era kedaulatan pangan Indonesia betul-betul ingin berdaulat," kata Dwi Andreas di Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024.

Saat ini, jelas dia, konsep yang sekarang dijalankan oleh pemerintah dimana di puncak piramida adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) korporasi, dan entrepreneur. Sementara yang di bawah adalah pertanian rakyat, pertanian keluarga, dan agroekologi.

Baca juga: Indonesia Masih Jauh dari Kemandirian Pangan
 

Ubah konsep

Sedangkan konsep yang seharusnya diusung pemerintah dalam upaya mencapai kedaulatan pangan di tahun ini, tegas Dwi Andreas, pemerintah harus mengubah konsep piramida tersebut dimana BUMN, korporasi, dan entrepreneur yang mendukung petani-petani di Indonesia.

"Dan kalau memang kita ingin membangun pertanian yang berbasis petani kecil maka piramida ini harus kita balik sehingga pertanian yang pertanian keluarga dan agroekologi ini pada puncak piramida. Sedangkan BUMN, korporasi, dan entrepreneur mendukung dari bawah," tegas dia.