Awasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Menteri Agama Akan Gandeng Kejagung dan KPK

Jakarta: Kementerian Agama meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mendampingi penyelenggaraan ibadah haji. Upaya ini untuk mendorong prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, pengawasan Kejagung dan KPK bisa membantu membersihkan Kementerian Agama dan penyelenggaraan haji dari praktik penyalahgunaan kuasa hingga korupsi. Ia juga telah menyampaikan hal ini kepada Jaksa Agung.

“Kami sudah berbicara dengan Pak Jaksa Agung tadi untuk minta pendampingan. Dan dalam waktu dekat kami mencari schedule untuk juga berbicara dengan KPK, supaya masalah haji ini mohon didampingi,” kata Nasaruddin dilansir di Jakarta, Sabtu, 9 November 2024.
 

Baca juga:  Beri Kemudahan Layanan, Daftar Haji Bisa Lewat BPKH Apps

Nasaruddin menilai, penyelenggaraan haji harus diawasi oleh setiap pihak agar terjadi penyimpangan sekecil apapun di Kementerian Agama, baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, penyelenggara haji harus memastikan bahwa tidak ada penyelewengan apapun yang merugikan negara.

“Karena itu saya selaku Menteri Agama mengingatkan kepada seluruh aparat Kementerian Agama terutama, hari ini kita akan membersihkan secara total Kementerian Agama,” jelas Nasaruddin.

Nasaruddin juga menyinggung janji Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Hal itu juga dicantumkan Prabowo pada poin memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba dalam merumuskan Astacita pemerintahannya.

“Beliau akan tertibkan dan bersihkan sesuatu yang merusak tradisi luhur Bangsa Indonesia,” ujarnya.