Taipan Media Hong Kong, Jimmy Lai Beri Kesaksian dalam Sidang Terkait Kolusi Asing

Hong Kong: Miliarder media Hong Kong yang sedang dalam penahanan, Jimmy Lai, memberikan kesaksiannya untuk pertama kalinya dalam sidang mengenai tuduhan konspirasi untuk berkolusi dengan kekuatan asing. Sidang ini dilaksanakan pada Rabu, 20 November 2024.

Dalam kesaksiannya, Lai menyatakan bahwa dirinya dan surat kabarnya yang kini sudah tidak beroperasi, Apple Daily, selalu mendukung kebebasan.

Lai (76), menghadapi tuduhan di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional 2020 yang diberlakukan Beijing di bekas koloni Inggris tersebut setelah terjadi protes anti-pemerintah pada tahun sebelumnya. Jika terbukti bersalah, ia menghadapi hukuman penjara seumur hidup.

"Kami selalu mendukung gerakan untuk kebebasan," ujar Lai, dikutip dari The Straits Times.

Puluhan pendukung Lai terlihat berbaris di luar pengadilan sejak pagi hari Rabu, meskipun hujan, untuk menunjukkan dukungan mereka.

Pendiri Apple Daily yang kini telah tutup, sebuah tabloid berbahasa Mandarin yang terkenal dengan pandangan pro-demokrasi dan kritik terhadap Beijing, mengaku tidak bersalah pada 2 Januari atas tuduhan "hasutan" dan "kolusi" di bawah undang-undang keamanan nasional.

Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya mengutuk penuntutan terhadap Lai dan menyerukan pembebasannya. 

Kelompok hak asasi manusia menyebut persidangan Jimmy Lai sebagai "tipu daya" dan bagian dari tindakan keras terhadap perbedaan pendapat di Hong Kong. Mereka berpendapat bahwa tindakan ini hampir menghancurkan reputasi Hong Kong sebagai satu-satunya tempat di Tiongkok, di mana supremasi hukum serta kebebasan berbicara dan berkumpul masih dijaga.

Sidang ini berlangsung sehari setelah pengadilan Hong Kong menjatuhkan hukuman hingga 10 tahun penjara bagi 45 pendukung demokrasi atas tuduhan subversi, di akhir sidang nasional keamanan terbesar di kota itu. 

Hukuman tersebut mendapat kecaman internasional dan desakan untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap Hong Kong serta memperluas skema visa bagi mereka yang melarikan diri dari penindasan politik di kota itu.

Lai adalah warga negara Inggris yang, meskipun lahir di provinsi Guangdong, tidak pernah memegang kewarganegaraan Tiongkok. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyampaikan kekhawatirannya tentang kondisi kesehatan Lai ketika bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Senin lalu dalam pertemuan G20 di Brasil.

Beijing menyatakan bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional 2020 diperlukan untuk menjaga kesuksesan ekonomi Hong Kong sebagai pusat keuangan Asia. 

Namun, para kritikus mengatakan bahwa tindakan keras terhadap perbedaan pendapat dan kebebasan pers yang terjadi setelah undang-undang itu diberlakukan menandai berakhirnya formula "satu negara, dua sistem", yang diterapkan sejak Hong Kong kembali ke kekuasaan Tiongkok pada 1997. 

Formula ini seharusnya melindungi kebebasan yang tidak dinikmati di tempat lain di Tiongkok selama 50 tahun.

Lai telah dipenjara selama hampir empat tahun. Pada 2022, ia dijatuhi hukuman hampir enam tahun penjara atas vonis penipuan terkait bisnis medianya.

Lai telah lama mengadvokasi agar pemerintah AS, terutama pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, mengambil sikap tegas dalam mendukung kebebasan sipil Hong Kong, yang ia anggap penting bagi peran kota tersebut sebagai pintu gerbang antara Tiongkok dan pasar global.

Namun, jaksa penuntut mengklaim bahwa kegiatan Lai dan artikel-artikel surat kabarnya merupakan upaya melobi sanksi terhadap Beijing dan Hong Kong, yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang keamanan nasional. Tim pembela Lai berargumen bahwa ia menghentikan tindakan tersebut setelah undang-undang tersebut mulai berlaku pada 30 Juni 2020.

Baca juga: 45 Aktivis Pro-Demokrasi Hong Kong Dijatuhi Hukuman Bui Hingga 10 Tahun