Pengusutan Pelanggaran HAM Diminta jadi Fokus Pemimpin Selanjutnya

Jakarta: Pengusutan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mesti menjadi fokus pemimpin selanjutnya. Hingga kini, pengusutan dosa masa lalu itu tak jelas rimbanya.

"Seberapa jauh seorang Presiden memperkuat peran Komnas HAM, sehingga bisa membangun proses akuntabilitas kelembagaan keamanan yang efektif," kata Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman  Hamid, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024.

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diharapkan jadi batu loncatan untuk mewujudkan hal itu. Sehingga, kasus pelanggaran HAM dapat dituntaskan.

Untuk mewujudkan hak itu, Usman menyebut presiden selanjutnya mesti memperkuat penegakan hukum terkait pelanggaran HAM. Hal tersebut diungkap Usman dalam diskusi virtual merespons debat capres. 
 

Baca juga: Jokowi Dinilai Beri Imunitas Bagi Pelanggar HAM Berat

Menurut Usman, penguatan lembaga yang menangani isu HAM merupakan keniscayaan. Usman berkaca pada pelanggaran HAM masa lalu. 

Usman menyebut penguatan Komnas HAM diperlukan. Supaya lembaga itu punya wewenang memeriksa terduga pelanggar HAM dari institusi.

"Misalnya, Komnas HAM mau melakukan pemanggilan terhadap anggota TNI, intelijen, atau polisi, yang diindikasikan melangggar HAM," kata Usman.

Di sisi lain, Usman melihat perlunya penguatan di bagian hilir dari penegakan hukum terkait pelanggaran HAM. Misalnya, persidangan pelanggaran HAM dengan terdakwa anggota TNI.

"Kalau ada pelanggaran hukum, pidana umum, pelanggaran HAM, kalau pelakunya militer, dibawa ke PM. Padahal seharusnya, kalau pidana umum dibawa ke pengadilan umum. Kalau pelanggaran HAM, dibawa ke pengadilan HAM. Nah itu belum tercermin," kata Usman.