99 Sekolah Terdampak Bencana Sumatra Masih Gunakan Kelas Darurat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto: Antara.

99 Sekolah Terdampak Bencana Sumatra Masih Gunakan Kelas Darurat

Anggi Tondi Martaon • 27 October 2026 18:24

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan 99 dari 4.922 satuan pendidikan yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih menggunakan kelas darurat. Hal itu menjadi perhatian kementerian lembaga terkait.

"Rata-rata sudah kembali ke sekolah semula, tetapi ada yang masih di sekolah darurat 99. Ini yang sekarang menjadi atensi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)," kata Tito dikutip dari Antara, Selasa, 27 Oktober 2026.

Tito menjelaskan pemerintah melalui Kemendikdasmen terus menangani pemulihan fasilitas pendidikan. Baik melalui perbaikan langsung oleh sekolah maupun kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI Angkatan Darat.

Tito menambahkan, pemerintah menargetkan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak dapat dipercepat dengan dukungan anggaran yang telah disetujui. Menurut dia, Kemendikdasmen mengajukan anggaran pemulihan lebih dari Rp4 triliun, tetapi anggaran yang telah disetujui sekitar Rp1,6 triliun.
 

Tito menjelaskan, kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi dapat diusulkan untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya. Sehingga, pekerjaan pemulihan yang belum selesai tetap dapat dilanjutkan.

"Selain fasilitas pendidikan, pemerintah juga menangani kerusakan infrastruktur dasar, termasuk jalan dan jembatan, serta fasilitas kesehatan di tiga provinsi terdampak," ujar Tito.

Tito menegaskan, sebagian besar rumah sakit umum dan puskesmas telah kembali berfungsi. Namun, enam puskesmas pembantu di Sumatra Utara masih perlu diperbaiki karena mengalami kerusakan atau hilang akibat bencana.


Salah satu sekolah terdampak bencana Sumatra. Foto: Metro TV.

Pemerintah juga menghadapi tantangan berupa banjir dan longsor susulan yang kembali merusak sejumlah infrastruktur sehingga memperlambat proses pemulihan.

Tito berharap kementerian dan lembaga terkait dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan hingga 31 Desember 2026. Sehingga, masyarakat terdampak dapat kembali menjalani aktivitas secara normal.

(Anggi Tondi)