Legislator Minta Pemerintah Jalankan Sejumlah Program Merespons Shutdown AS

Jakarta: Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi shutdown per 1 Oktober 2025. Hal itu dinilai memberikan dampak positif dan negatif.

"Menurut saya dampak shutdown pemerintahan AS belum terlalu jauh. Namun ini tergantung lamanya shutdown, ya ada positif dan negatifnya," kata Anggota Komisi XI DPR Galih Kartasasmita melalui keterangan tertulis, Jumat, 1 Oktober 2025.

Berhentinya operasional pemerintahan Negeri Paman Sam itu berdampak pada perundingan dagang Indonesia dengan AS. Namun, hal positif dari shutdown AS tersebut yaitu menghentikan market yang akan bereaksi terhadap mata uang USD.
 
"Mereka akan beralih ke mata uang negara lainnya yang lebih stabil artinya mata uang Amerika mengalami penurunan," ungkap Galih.
 

Baca juga: Shutdown di AS Rugikan Ekonomi hingga Miliaran Dolar per Minggu

Maka, pemerintah diminta melakukan penguatan Rupiah. "Termasuk dengan trade ke negara lain dan membaca lebih jeli keadaan global," sebut Galih.

Gedung Putih. Foto: iStock.

Selain itu, politikus Partai Golkar itu menilai pemerintah bisa membuka opsi-opsi baru untuk menggerakan trade Indonesia ke negara selain AS.

"Ini tentu tergantung shutdown AS yang dilakukan Rabu, masuk hari Kamis maka kita lihat saja ke depan," ujar dia.

Sebagai informasi, tahun fiskal 2025 AS berakhir pada 30 September. Jika tidak ada kesepakatan yang diambil, maka pemerintah tidak punya dana legal untuk membiayai operasional.

Situs resmi Gedung Putih juga memajang waktu durasi pemerintah shutdown dengan tulisan "Democrats Have Shut Down the Government" atau "Partai Demokrat Telah Menutup Pemerintahan".

Partai Republik dengan Partai Demokrat saling tuding dan menyalahkan atas penutupan operasional pemerintah. Kebuntuan anggaran pemerintah AS terjadi setelah Partai Demokrat bersikeras agar subsidi layanan kesehatan diperpanjang di bawah UU Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA), sedangkan Partai Republik menolak permintaan Demokrat karena ingin rancangan undang-undang tentang anggaran itu bersih tanpa tambahan persyaratan.