Banyak Isu HAM Bergejolak di Tanah Papua, Menteri Pigai Bentuk Tim Pokja Khusus

Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menggelar pertemuan terbatas dengan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten, serta Bupati Intan Jaya Aner Maisini dan Bupati Puncak Elvis Tabuni. Pertemuan itu dilaksanakan menyusul adanya berbagai persoalan HAM di wilayah Intan Jaya dan Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Kasus HAM yang mencuat terutama soal kekerasan akibat konflik bersenjata yang telah menyebabkan korban meninggal dunia, luka-luka, hilang hingga terjadinya gelombang pengungsi ke wilayah Timika dan Nabire.

“Pertemuan ini kami gelar selain saya ingin mendapatkan informasi dari lapangan melalui Gubernur, DPRD dan Para Bupati juga untuk sama-sama memastikan upaya penanganan yang tepat sehingga situasi akibat konflik khususnya di dua wilayah, yaitu Puncak dan Intan Jaya bisa diatasi dengan baik,” ujar Menteri Pigai dalam keterangannya, Selasa, 10 Juni 2025. 

Pigai menekankan pihaknya akan terus mengawasi dan mengambil langkah konkret melalui upaya-upaya rekonsiliasi dan perdamaian terhadap situasi konflik di Tanah Papua dan meminimalisir korban jiwa. 

“Lebih dari itu kami bersama Pemerintah Daerah sama-sama ingin mendorong langkah-langkah rekonsiliatif untuk perdamaian di tanah Papua,” ungkap dia.

Natalius memaparkan informasi yang diperoleh saat ini, terdapat 60 ribu masyarakat dari Intan Jaya dan Puncak yang mengungsi ke daerah perkotaan, seperti Nabire dan Timika. Bahkan, ada dua distrik, yaitu Sinak (Kabupaten Puncak) dan Distrik Hitadipa (Intan Jaya) yang masyarakatnya mengungsi.  

“Jadi dua distrik ini sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi,” kata dia.
 

Baca Juga:  Aktivitas Perusahaan Tambang yang Mencederai Penegakan HAM Harus Ditindak Tegas

Dalam waktu dekat, Pigai akan memastikan penanganan pengungsi bisa dilakukan dengan baik. Kemudian, mendorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di tanah Papua.

“Kami tentu saja akan menjadi jembatan untuk kementerian-kementerian lain di pusat agar bersama Pemerintah Daerah turun ke lokasi-lokasi pengungsi dalam rangka pemenuhan kebutuhannya baik jangka pendek, menengah maupun panjang,” jelas dia.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Pigai, pemerintah daerah turut menyampaikan rencana mereka untuk memfasilitasi aparat agar bisa mendirikan pos-pos penjagaan. Sehingga, tidak ada lagi Gereja atau Rumah-rumah Klasis yang dijadikan sebagai pos militer.

“Gubernur dan para bupati juga menyampaikan soal rencana pembangunan pos tersebut yang akan mereka fasilitas, termasuk nanti mencari tanahnya agar bisa dijadikan tempat mendirikan pos-pos penjagaan aparat baik TNI maupun Polri,” kata mantan Komisioner Komnas HAM itu.

Menteri HAM juga mendengar langsung berbagai persoalan lain yang menjadi perhatian warga Papua, seperti seperti program Makan Bergizi Gratis, rencana pembangunan sekolah rakyat, dan infrastruktur jalan trans Papua. Hal lain yang dibicarakan adalah konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya akibat pilkada.

Menurut Pigai, perlu upaya rekonsiliasi dan restorative justice melalui denda adat serta kepastian pemerintah pusat untuk segera melantik Bupati/Wakil Bupati definitif. 

“Khusus Puncak Jaya juga dibahas karena di sana sedang ada konflik akibat Pilkada. Menurut kami Agar konflik tidak terus berlanjut Pelantikan Bupati definitif perlu segera dilakukan sambil mendorong upaya rekonsiliasi melalui penyelesaian adat yang efektif,” jelas dia.
 

Baca Juga:  Terindikasi Korupsi, Penegak Hukum Diminta Periksa Pejabat Pemberi Izin Pertambangan di Raja Ampat

Terkait isu-isu pembangunan di Papua pada umumnya termasuk isu pertambangan Nikel, Pigai menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti dengan membuka saluran komunikasi dan koordinasi bersama kementerian teknis terkait. Dua menegaskan pihaknya bersama pemerintah daerah memiliki niat yang sama untuk mewujudkan Papua sebagai tanah damai melalui jalan rekonsiliasi dan perdamaian.

Pigai menjelaskan pihaknya juga tengah menyusun Kelompok Kerja Papua Kementerian HAM yang akan menangani berbagai isu kemanusian krusial di Tanah Papua. Pokja ini akan terbentuk dalam waktu dekat.

“Tidak lama lagi Pokja Papua terbentuk dan langsung kerja. Sama halnya dengan isu lain ke depan yang menjadi atensi publik sehingga bisa lebih fokus tertangani,” ujar dia.