DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Masalah Pagar Laut

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menyoroti persoalan pagar laut di sejumlah daerah yang menjadi perhatian publik dan menimbulkan kerugian bagi nelayan. Dia mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk dalang di balik pemasangan pagar laut.

"Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara. Jadi, ya, segera ungkap milik siapa dan kenapa bisa seperti itu," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 24 Januari 2025.

Menurut Puan, penting untuk pemerintah menginvestigasi mendalam soal maraknya pagar laut di daerah-daerah, termasuk yang ditancap di perairan Tangerang, Banten. Invetigasi mendalam diperlukan untuk menepis hal-hal yang menjadi kecurigaan publik.

Penelusuran awal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menemukan kawasan pagar laut di Tangerang telah bersertifikat. Terdapat 263 bidang yang terdiri atas 234 bidang sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama dua perusahaan dan sembilan bidang atas nama perseorangan. 
 

Baca Juga:  Soal SHGB Pagar Laut, 4 Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Diperiksa

Di samping itu, ditemukan 17 bidang sertifikat hak milik di kawasan tersebut. Pagar laut di perairan Tangerang sudah dibongkar pemerintah bersama TNI Angkatan Laut disaksikan perwakilan dari Komisi IV yang membidangi urusan kelautan. 

Puan menegaskan pihaknya akan mengawal masalah pagar laut. Terlebih, kasus HBG yang berada di laut terus bermunculan, termasuk di laut Sidoarjo seluas 656 hektare melalui aplikasi Bhumi yang ditemukan belakangan ini.

"Nanti segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh komisi IV,” ujar dia.